JCCNetwork.id- Pemerintah menargetkan percepatan swasembada pangan di Papua dalam jangka waktu maksimal tiga tahun. Target tersebut disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sebagai bagian dari agenda besar penguatan ketahanan pangan nasional yang dibahas dalam rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta.
“Papua itu akan kita swasembadakan paling lambat 3 tahun. Kalau bisa 2 tahun selesai,” ujar Amran dikutip Antara, Selasa, 16 Desember 2025.
Menurut Amran, Papua menjadi salah satu wilayah prioritas karena masih mengalami ketergantungan tinggi terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, kebutuhan beras di Papua mencapai sekitar 660.000 ton per tahun. Namun, kapasitas produksi lokal saat ini baru berada di kisaran 120.000 ton, sehingga terdapat defisit sekitar 500.000 ton setiap tahunnya.
“Kekurangan 500.000 ton itu membutuhkan sawah 100.000 hektare. Kita sudah bagi di Papua Selatan, Papua, hingga Papua Barat. Bahkan, enam provinsi di sana juga memohon untuk cetak sawah,” jelas Amran.
Untuk menutup kekurangan tersebut, pemerintah menyiapkan program cetak sawah baru dengan total luas mencapai 100.000 hektare. Lahan tersebut direncanakan tersebar di sejumlah wilayah, termasuk Papua Selatan, Papua Tengah, hingga Papua Barat. Amran menyebutkan, sedikitnya enam provinsi di Tanah Papua telah mengajukan permohonan pembukaan sawah baru guna meningkatkan produksi pangan daerah.
Selain pengembangan beras, pemerintah juga menaruh perhatian pada optimalisasi komoditas pangan lokal, khususnya sagu. Mentan memastikan pabrik pengolahan sagu di Sorong, Papua Barat Daya, yang sempat tidak beroperasi akan segera diaktifkan kembali. Infrastruktur pabrik disebut sudah tersedia dan hanya membutuhkan penyelesaian teknis agar dapat kembali berproduksi.
“Tadi ada pembahasan perbaikan pabrik sagu. Akan kita selesaikan dan aktifkan kembali di Sorong. Bangunannya sudah ada, tinggal dihidupkan lagi operasinya,” kata Amran.
Langkah percepatan swasembada pangan di Papua, kata Amran, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan setiap pulau besar di Indonesia memiliki kemandirian pangan. Dengan demikian, distribusi pangan antarpulau dapat ditekan seminimal mungkin dan tidak lagi menjadi beban utama dalam menjaga pasokan nasional.
Saat ini, pemerintah mengklaim sejumlah wilayah seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan telah mencapai status swasembada, bahkan mengalami surplus produksi. Papua diharapkan dapat menyusul capaian tersebut dalam waktu dekat.
Pemerintah meyakini, apabila Papua berhasil mencapai kemandirian pangan, dampaknya tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap stabilitas harga dan pengendalian inflasi. Ketergantungan pada distribusi pangan jarak jauh dinilai menjadi salah satu faktor utama fluktuasi harga di daerah.
“Mimpi kita tidak ada lagi angkut pangan antarpulau. Kalau setiap wilayah mandiri, itulah solusi permanen untuk masalah inflasi,” pungkas Amran.
Dengan dukungan pembangunan infrastruktur pertanian, pembukaan lahan baru, serta penguatan pangan lokal, pemerintah optimistis target swasembada pangan Papua dapat terealisasi lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan.
