JCCNetwork.id- Harga es batangan di Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, melonjak tajam hingga menembus Rp100.000 per batang. Kenaikan drastis ini terjadi seiring padamnya aliran listrik yang telah berlangsung sekitar tiga pekan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah sekitar, yang berdampak pada terganggunya rantai pasok kebutuhan masyarakat.
“Kondisi ini menambah beban berat nelayan dan pelaku usaha UMKM di Aceh Barat Daya,” kata Sekretaris Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (Saka) Erisman dikutip dari Antara, Rabu (17/12/2025).
Sekretaris Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (Saka), Erisman, mengatakan lonjakan harga es batangan telah menambah beban berat nelayan serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Aceh Barat Daya. Pasalnya, es batangan merupakan kebutuhan utama nelayan untuk menjaga kualitas hasil tangkapan ikan sebelum dipasarkan.
“Biasanya harga es hanya Rp 30.000 per batang, kini melonjak lebih dari tiga kali lipat. Ini memberatkan nelayan dan berdampak langsung pada biaya operasional serta harga jual ikan hasil tangkapan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kenaikan harga tersebut dipicu oleh terhentinya produksi es lokal akibat krisis listrik yang belum tertangani. Akibatnya, pasokan es batangan harus didatangkan dari luar daerah, bahkan dari provinsi lain seperti Sumatera Utara, sehingga biaya distribusi menjadi lebih tinggi dan berdampak langsung pada harga jual di tingkat nelayan.
Menurut Erisman, kondisi ini berpengaruh signifikan terhadap biaya operasional nelayan dan pada akhirnya mendorong kenaikan harga ikan di pasar. Nelayan terpaksa menanggung beban tambahan di tengah situasi ekonomi yang belum stabil.
Tidak hanya nelayan, pelaku UMKM di Aceh Barat Daya juga ikut terdampak. Selain persoalan listrik dan mahalnya es batangan, masyarakat saat ini juga menghadapi kelangkaan gas LPG subsidi ukuran tiga kilogram. Kondisi tersebut membuat sebagian pelaku usaha kecil terpaksa menghentikan aktivitas produksi karena tidak mampu menutup biaya operasional.
Ironisnya, Aceh Barat Daya bukan merupakan daerah yang secara langsung terdampak bencana alam. Namun, efek domino dari gangguan infrastruktur di wilayah sekitar menyebabkan masyarakat setempat ikut merasakan dampak serius, mulai dari listrik padam berkepanjangan, kelangkaan LPG, hingga melonjaknya harga kebutuhan penting bagi nelayan.
“Ini darurat sosial yang harus segera ditangani (oleh pemerintah daerah),” katanya.
Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk segera mengambil langkah konkret guna mengatasi permasalahan tersebut. Pemerintah daerah diminta hadir dengan kebijakan cepat, termasuk memfasilitasi ketersediaan es batangan bagi nelayan serta memastikan distribusi LPG subsidi berjalan normal agar harga tetap terjangkau.
Erisman menambahkan, meskipun sebagian masyarakat di pedesaan masih bisa beralih menggunakan kayu bakar, kondisi tersebut tidak dapat diterapkan bagi pelaku usaha dan warga yang tinggal di kawasan perkotaan.
“Kalau warga di pedesaan memang bisa beralih ke kayu bakar, tapi bagaimana dengan pelaku usaha dan warga yang bermukim di kota, gas dan es bukan sekadar kebutuhan, tetapi penopang ekonomi rakyat,” pungkas Erisman.
