JCCNetwork.id – Penunjukan Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU lewat rapat pleno di Jakarta tak hanya menandai proses transisi kepemimpinan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana NU menjaga stabilitas internalnya di tengah dinamika besar organisasi.
Dalam situasi di mana ormas-ormas sering kali bergantung pada campur tangan eksternal saat menghadapi persoalan struktural, NU kembali menunjukkan tradisi khasnya: menyelesaikan konflik dan kebutuhan organisasi lewat mekanisme sendiri.
Kehadiran para tokoh kunci NU di pleno tersebut menjadi sinyal kuat bahwa proses penetapan Pj Ketum berjalan melalui konsensus yang matang.
Menariknya, Menteri Agama Nasaruddin Umar yang hadir dalam acara itu menegaskan bahwa pemerintah tidak ikut campur dalam urusan internal PBNU.
Sebaliknya, ia hadir sebagai Rais Syuriyah, bukan sebagai pejabat negara. Hal ini menguatkan pesan bahwa penyelesaian persoalan di tubuh NU sepenuhnya merupakan domain warga NU sendiri.
“NU selalu punya cara menyelesaikan persoalannya. Pemerintah tidak masuk ke wilayah itu,” tegasnya.
Keputusan pleno yang menetapkan Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketum PBNU juga dibacakan secara terbuka oleh Mohammad Nuh selaku pimpinan rapat.
Dua agenda inti dibahas: penyampaian hasil rapat harian Syuriah 20 November 2025 dan penetapan Pj Ketum.
Keduanya diterima peserta pleno tanpa perdebatan berarti, menunjukkan bahwa ada titik temu yang kuat di tubuh PBNU.
