JCCNetwork.id- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan komitmennya untuk mempercepat realisasi belanja negara pada awal tahun anggaran 2026. Langkah ini diambil sebagai strategi memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi nasional serta memastikan target ekspansi ekonomi tercapai sesuai dengan rencana pemerintah.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, mengatakan pemerintah akan mendorong seluruh kementerian dan lembaga (K/L), terutama yang memiliki anggaran besar, agar segera mengeksekusi sebagian besar program dan kegiatan pada kuartal pertama tahun 2026.
“Strategi untuk 2026, khususnya APBN, harus makin dini realisasi belanjanya. Kami akan memastikan K/L dengan anggaran besar merealisasikan mayoritas belanja pada kuartal I,” ujar Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, dalam acara Economic Outlook: Tahun 2026, Tahun Ekspansi di Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Kebijakan percepatan belanja ini, kata Febrio, diharapkan menjadi motor penggerak utama perekonomian di awal tahun. Dengan perputaran dana publik yang cepat, kegiatan ekonomi masyarakat bisa meningkat, terutama di sektor riil dan konsumsi domestik.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6 persen dalam jangka pendek. Sementara untuk tahun 2025, Kemenkeu memperkirakan ekonomi tumbuh di kisaran 5,2 persen, dengan capaian 5,04 persen pada kuartal III dan target 5,5 persen pada kuartal IV.
“Kami berharap sentimen positif terus terbangun dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat di akhir 2025, sehingga bisa berlanjut di kuartal pertama 2026,” kata Febrio.
Menurutnya, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan ekonomi yang lebih ekspansif, sejalan dengan arahan Presiden untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus memperkuat daya saing nasional.
Lebih lanjut, Febrio menjelaskan terdapat tiga mesin utama yang akan menjadi fokus utama pemerintah dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi, yaitu kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan iklim investasi.
Kemenkeu akan memainkan peran strategis dalam memperkuat sinergi di antara ketiganya. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap rupiah belanja negara memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi.
Untuk mendukung sektor keuangan, Kemenkeu menyiapkan injeksi Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dana tersebut diharapkan memperluas penyaluran kredit ke sektor produktif, terutama industri kecil-menengah dan sektor padat karya.
Sementara di sisi iklim investasi, pemerintah akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menciptakan ekosistem usaha yang kondusif. Langkah ini dinilai penting agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada stimulus fiskal dan keuangan semata.
“Kalau mesin fiskal dan sektor keuangan hidup tapi iklim usaha tidak membaik, maka pertumbuhan akan timpang. Karena itu, tiga-tiganya harus berjalan seimbang. Ini membutuhkan kolaborasi yang kuat di antara anggota kabinet,” ujar Febrio.
Dengan strategi percepatan realisasi APBN dan sinergi tiga mesin pertumbuhan tersebut, pemerintah optimistis ekonomi Indonesia akan memasuki fase ekspansi yang lebih kuat pada tahun 2026.
