JCCNetwork.id- Dalam momentum satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Sidang Kabinet Merah Putih yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025), diwarnai dengan berbagai paparan capaian pemerintah dan arahan strategis untuk memperkuat pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Salah satu sorotan utama dalam sidang tersebut adalah instruksi Presiden Prabowo agar sebagian dana pengganti kerugian negara hasil tindak pidana korupsi senilai Rp13 triliun yang telah diserahkan Kejaksaan Agung kepada pemerintah, dialokasikan untuk memperkuat dana Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
“Mungkin sebagian bisa kita taruh di LPDP untuk masa depan ya,” kata Presiden Prabowo dalam pembukaan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10).
Menurut Kepala Negara, dana hasil pengembalian kerugian negara tersebut sebaiknya diinvestasikan dalam bentuk dana abadi pendidikan, agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi penerus bangsa. LPDP yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Keuangan dinilai menjadi wadah yang tepat untuk menyalurkan dana tersebut secara produktif.
Dana Rp13 triliun itu berasal dari barang bukti sitaan kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, yang baru saja diserahkan oleh Kejaksaan Agung pada hari yang sama.
Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya memperkuat sektor pendidikan nasional sebagai fondasi kemajuan bangsa. Ia memaparkan sejumlah program strategis, antara lain Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan SMA Garuda, serta perluasan beasiswa dan penambahan fakultas kedokteran di berbagai perguruan tinggi.
Prabowo menilai bahwa pembangunan SDM tidak bisa hanya berfokus pada kota besar atau kalangan tertentu. Ia mengajak seluruh kementerian, TNI, Polri, hingga organisasi masyarakat dan yayasan pendidikan untuk aktif menjaring anak-anak berbakat dari pelosok daerah yang memiliki potensi akademik tinggi namun berasal dari keluarga kurang mampu.
“Mungkin dibantu oleh ormas-ormas, dibantu oleh yang punya yayasan, cari mereka ini,” kata Presiden.
“Kita harus mencari mereka ini dan jangan anggap bahwa mereka itu anak-anak orang menengah ke atas, banyak anak orang bawah, orang miskin ternyata punya kecerdasan yang tinggi. Kita harus cari mereka,” paparnya.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan memperluas kesempatan beasiswa penuh bagi siswa-siswa berprestasi dari seluruh lapisan masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat mencetak generasi unggul berdaya saing global dan mempersempit ketertinggalan Indonesia di bidang pendidikan dibandingkan negara lain.
Menanggapi arahan Presiden, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapan untuk menambah dana abadi pendidikan LPDP sebesar Rp13 triliun. Namun, ia menegaskan bahwa tambahan dana tersebut belum dapat direalisasikan dalam tahun anggaran 2025.
“Kalau tahun depan bisa, kalau sekarang nggak bisa,” kata Purbaya
Purbaya memastikan, penguatan dana abadi pendidikan menjadi prioritas Kementerian Keuangan, sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk membangun sistem pendidikan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kualitas sumber daya manusia.
Dengan langkah ini, pemerintah berupaya mengubah hasil pengembalian dana korupsi menjadi investasi masa depan bangsa, melalui peningkatan kualitas pendidikan dan peluang belajar bagi anak-anak Indonesia dari seluruh lapisan masyarakat.
