JCCNetwork.id- Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menggelar dialog terbuka bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan, tokoh lintas agama, pimpinan konfederasi serikat buruh, serta ketua partai politik di Istana Negara, Jakarta, Senin (1/9/2025). Pertemuan berlangsung sejak sore hingga malam hari dan menjadi ruang penyampaian langsung kritik, aspirasi, serta masukan dari berbagai elemen masyarakat kepada Kepala Negara.
Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo menerima beragam pandangan terkait penyelenggaraan pemerintahan. Kritik yang mencuat di antaranya mengenai sikap pejabat yang dinilai arogan, kebutuhan membuka ruang demokrasi yang lebih luas, gaya hidup hedon pejabat publik dan anggota DPR, hingga keberatan masyarakat terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, secara tegas meminta agar pemerintah bersama DPR segera mengesahkan dua rancangan undang-undang yang dianggap krusial, yaitu RUU Perampasan Aset dan RUU Ketenagakerjaan. Menurutnya, kedua regulasi tersebut telah lama menjadi tuntutan masyarakat, khususnya kelompok buruh.
“Beliau (Presiden, red.) berjanji yang pertama, RUU Perampasan Aset segera dibahas, dan juga RUU Ketenagakerjaan yang diminta oleh buruh, Beliau minta kepada Ketua DPR (Puan Maharani) untuk langsung dibahas segera oleh partai-partai, dan setuju untuk segera dibahas, “kata Andi Gani kepada wartawan.
Hal senada juga disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal. Ia menekankan bahwa aksi unjuk rasa merupakan hak konstitusional buruh yang tidak boleh dihalangi. Namun, Said mengingatkan bahwa setiap demonstrasi harus dilakukan secara damai dan menjunjung tinggi prinsip anti-kekerasan.
Sementara itu, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty, menilai pertemuan berlangsung terbuka dan transparan. Ia menyebut para tokoh tidak segan menyampaikan isu-isu sensitif terkait kebijakan negara.
“Kami bicara tentang pajak yang memberatkan rakyat, kami bicara tentang korupsi, kami bicara tentang kepongahan dan perilaku pejabat di ruang elite, flexing, dan lain-lain. Kami bicara tentang kenaikan tunjangan DPR dan lain-lain, karena ada Ibu Ketua DPR di situ, dan itu ditanggapi oleh Presiden dan termasuk oleh Ibu Ketua DPR,” kata Jacky, sapaan populer Pendeta Jacklevyn.
Dialog nasional yang dipimpin langsung Presiden Prabowo ini disebut sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat komunikasi dengan masyarakat sipil. Meski banyak kritik keras yang dilontarkan, forum tersebut dinilai menjadi ruang penting dalam mempertemukan pandangan pemerintah dengan aspirasi rakyat.
