JCCNetwork.id- Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) mencoret sebanyak 1,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari daftar penerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk triwulan kedua tahun 2025.
Hal ini diumumkan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/6/2025). Keputusan ini diambil setelah Kementerian Sosial melakukan proses verifikasi dan validasi data penerima bansos bersama Badan Pusat Statistik (BPS) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Dari hasil ground-checking ada 1,9 juta lebih data yang disebut inclusion errors, mereka semestinya tidak dapat (bantuan), tapi selama ini dapat bantuan. Ada juga exclusion errors, yang mestinya dapat tapi tidak dapat,” ucap Gus Ipul saat Konferensi Pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Selasa (3/6/2025).
Lebih lanjut, Gus Ipul menegaskan bahwa langkah ini diambil demi memastikan program bansos benar-benar menyasar masyarakat yang berhak menerima. Verifikasi dan pemutakhiran data akan dilakukan secara berkala setiap tiga bulan guna meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial di masa mendatang.
Dari total 1.902.433 KPM yang dikeluarkan dari daftar penerima, sebanyak 616.367 merupakan penerima bantuan PKH dan 1.286.066 sisanya adalah penerima BPNT.
Menurut perhitungan Kemensos, pencoretan tersebut berpotensi menghemat anggaran negara untuk bansos sebesar Rp14,4 triliun hingga Rp17,9 triliun dalam satu tahun anggaran.
Gus Ipul juga mengungkapkan bahwa berdasarkan evaluasi internal, sekitar 45 persen penyaluran bantuan sosial PKH dan sembako tidak tepat sasaran. Temuan ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan konsolidasi dan pembenahan data besar-besaran di tingkat nasional.
“Program Keluarga Harapan dan Sembako ditengarai ada 45 persen yang tidak tepat sasaran. Untuk itulah dari awal Presiden memerintahkan kepada kami semua, kita, untuk konsolidasian data dan yang diberi tugas adalah Kepala BPS dan segenap jajaran,” paparnya.
Gus Ipul menegaskan, ke depan proses verifikasi tidak akan berhenti pada satu siklus saja. Pemutakhiran data akan terus dilakukan guna mencegah kesalahan distribusi dan kebocoran anggaran yang bisa berdampak pada efektivitas program perlindungan sosial pemerintah.
Pemerintah juga berencana melibatkan pemerintah daerah hingga ke tingkat RT/RW dalam proses verifikasi lapangan agar lebih akurat dan menjangkau kondisi riil masyarakat.
