JCCNetwork.id- Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, angkat bicara terkait polemik ijazah Presiden Joko Widodo yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Dalam pernyataannya, Megawati menyarankan agar masalah tersebut diselesaikan secara sederhana, yakni dengan menunjukkan dokumen ijazah asli sebagai bentuk klarifikasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Megawati saat menghadiri peluncuran edisi kedua buku Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Gedung Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Rabu (14/5/2025).
“Orang banyak sekarang itu gonjang ganjing urusan ijazah, benat atau enggak?” kata Megawati, dikutip Kamis (15/5/2025).
Menurut Ketua Umum PDI Perjuangan itu, polemik semacam ini seharusnya bisa segera diredam jika ada itikad baik untuk menunjukkan bukti otentik. Ia menilai, perdebatan panjang tidak akan membawa manfaat apabila tidak disertai dengan klarifikasi yang konkret.
“Lah kok susah amat ya. Kan kalau ada ijazah, ya sudah dong kasih saja, “ini ijazah saya”, gitu lho,” ucap Megawati.
Megawati juga menyinggung soal integritas akademik. Ia mengaku tak pernah ragu memperlihatkan rekam jejak pendidikannya, bahkan membeberkan bahwa dirinya telah menerima berbagai gelar kehormatan, termasuk tiga gelar profesor dan sebelas gelar Doktor Honoris Causa (HC).
“Pertama kali saya ketemu, pastikan pikiran orang pintar nih, saya musti memperkenalkan diri dong. Saya sendiri juga bingung, tapi saya punya bukti, kata orang (gelar) profesor saya tiga, baru doktor HC saya 11,” ucap Megawati.
Pernyataan Megawati itu mendapat tanggapan positif dari Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid. Ia menyebut usulan Megawati sebagai langkah praktis untuk menghentikan polemik yang dinilainya sudah terlalu berlarut-larut.
“Saya Setuju, itu cara terbaik mengakhiri polemik yang berkepanjangan dan melebar kemana mana,” kata Jazilul kepada wartawan, Kamis (15/5/2025).
Meski demikian, Jazilul tetap menghargai pihak-pihak yang memilih menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan perdebatan. Ia menyatakan, proses hukum tetap dapat berjalan beriringan dengan upaya klarifikasi dari pihak yang disorot.
“Namun, kita hargai juga yang menempuh jalur hukum untuk mengakhiri polemik ini,” ujarnya.
Sampai saat ini, isu terkait keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo masih menjadi perhatian sebagian publik dan terus memicu perdebatan di ruang-ruang digital maupun media massa. Pemerintah belum memberikan pernyataan resmi terbaru terkait hal ini.
