JCCNetwork.id-Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, memberikan pernyataan penting terkait mekanisme pembelajaran siswa selama bulan suci Ramadan 2025.
Menurutnya, keputusan final mengenai kebijakan ini masih menunggu terbitnya surat edaran bersama dari tiga kementerian terkait, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri.
“Kami menggunakan istilah kebijakan ini bukan liburan tetapi pembelajaran bagi siswa-siswi selama bulan puasa Ramadan,” kata Abdul Mu’ti, dikutip Antara, Minggu (19/1/2025).
Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa draf surat edaran tersebut sebenarnya telah selesai dirumuskan. Saat ini, prosesnya tinggal menunggu tanda tangan dari ketiga menteri yang bersangkutan.
Jika surat edaran ini telah ditandatangani, kebijakan pembelajaran selama Ramadan akan langsung diterapkan di seluruh sekolah di Indonesia.
“Draf surat edaran ini sudah selesai, tinggal menunggu tanda tangan tiga menteri ini saja,” jelasnya.
Abdul Mu’ti menekankan bahwa kebijakan ini tidak menggunakan istilah libur, melainkan pembelajaran. Hal ini untuk memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun di tengah suasana bulan suci Ramadan.
Pemerintah ingin memastikan para siswa tetap mendapatkan pendidikan yang optimal, namun dengan penyesuaian yang lebih ramah terhadap kebutuhan ibadah selama Ramadan.
“Saya tegaskan kita tidak menggunakan istilah libur tetapi pembelajaran,” tegasnya.
Keputusan untuk menetapkan kebijakan ini melalui surat edaran bersama bukan tanpa alasan. Keterlibatan tiga kementerian sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan regulasi ini mencakup aspek pendidikan, agama, dan pemerintahan daerah secara menyeluruh.
Kementerian Agama, misalnya, berperan memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak mengganggu kekhusyukan ibadah Ramadan.
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan kebijakan ini berjalan dengan baik di seluruh daerah.
Meski mekanisme pembelajaran selama Ramadan 2025 masih menunggu kepastian, banyak pihak berharap kebijakan ini mampu memberikan solusi yang seimbang antara kebutuhan pendidikan dan ibadah.
Kebijakan ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memastikan bahwa setiap daerah di Indonesia mampu mengimplementasikan aturan ini dengan baik.
Apakah kebijakan ini nantinya akan menjadi terobosan baru dalam dunia pendidikan di Indonesia selama bulan Ramadan? Semua mata kini tertuju pada ketiga menteri yang diharapkan segera memberikan lampu hijau atas draf surat edaran tersebut.
Satu hal yang pasti, pemerintah tetap berkomitmen untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman sekaligus mendukung spiritualitas siswa-siswi di seluruh Indonesia selama bulan suci Ramadan.
