JCCNetwork.id- Wacana perombakan Kabinet Indonesia Maju (KIM) di masa akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo kembali mencuat di tengah masyarakat. Dengan sisa waktu dua bulan di akhir masa jabatan, spekulasi mengenai reshuffle kabinet semakin menguat.
Menanggapi isu tersebut, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyatakan bahwa jika Presiden Jokowi benar-benar memutuskan untuk melakukan reshuffle, maka hal itu pasti sudah melalui pertimbangan yang matang. Surya Paloh menekankan pentingnya positif thinking terhadap langkah apa pun yang diambil oleh presiden.
“Tentu beliau sudah mempertimbangkan baik-baik. Kita tetap berpikir seperti saya katakan tadi mengedepankan positive thinking. Kita yang jelas tantangan kehidupan kebangsaan kita bukan semakin mengecil, semakin besar,” kata Paloh seusai Upacara Penganugerahan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan di Istana Negara, Jakarta, dikutip, Rabu (14/8/2024) sore.
Sebelumnya, Surya Paloh juga sempat menyatakan bahwa dirinya belum mendengar kabar resmi mengenai perombakan kabinet. Namun, ia menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif presiden, dan keputusan itu harus dihormati.
“Tetapi saya belum tahu itu, bagaimanapun kita tahu semuanya Presiden punya hak prerogatif untuk itu. Apa pun yang beliau akan lakukan itu memang hak yang melekat, prerogatif yang dimiliki,” ujarnya.
Sementara itu, di lingkungan Partai NasDem yang dipimpin oleh Surya Paloh, beredar kabar bahwa salah satu kadernya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, diisukan menjadi salah satu nama yang mungkin akan terkena dampak reshuffle.
Senada dengan Surya Paloh, Ketua Umum PAN yang juga Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa keputusan reshuffle sepenuhnya berada di bawah wewenang Presiden Jokowi.
Zulhas menegaskan bahwa presiden berhak menentukan waktu yang tepat untuk melakukan perombakan kabinet, termasuk apakah akan dilakukan pasca perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI.
“Terserah kepada Presiden mau reshuffle tanggal 19, tanggal 20, hak beliau ya. Hak prerogatif presiden,” kata Zulhas di Kantor DPP PAN, Jakarta, dikutip Kamis (15/8/2024).
“Reshuffle itu haknya presiden, kan beliau punya hak prerogatif,” ujarnya.
Presiden Jokowi sendiri telah menegaskan bahwa reshuffle hanya akan dilakukan jika memang diperlukan.
“Ya kalau diperlukan. Saya ‘kan sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu,” kata Jokowi dalam kunjungan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur beberapa waktu lalu.
