Menurutnya, Jokowi sebelumnya telah menyatakan bahwa keputusan mengenai ibu kota baru akan ditentukan oleh presiden terpilih, Prabowo.
Ia menyarankan agar Gibran berkantor di IKN untuk sinkronisasi, sementara Prabowo tetap di Jakarta.
Pakar Politik American Global University (AGU) AS ini menambahkan bahwa pembangunan IKN masih belum rampung dan bisa digunakan beberapa tahun ke depan jika anggaran memungkinkan.
Jerry menekankan bahwa program-program lain seperti pemenuhan gizi anak-anak, pertumbuhan ekonomi, dan ketahanan pangan harus menjadi fokus utama pemerintah saat ini, bukan pemindahan ibu kota.
“Soalnya Jokowi saja enggan pindah ke IKN padahal ini adalah agenda beliau. Sampai kini hanya 16 persen investor lokal dan tak satu pun investor asing yang tertarik berinvestasi. Jadi agak berat melanjutkan pembangunan di saat kita lagi defisit anggaran Rp600-800 triliun,” ungkapnya.
Polemik ini mencerminkan perbedaan pandangan yang tajam antara pihak-pihak yang mendukung percepatan pemindahan ibu kota.
Dan mereka yang menganggap langkah tersebut tidak mendesak dan lebih baik difokuskan pada program-program lain yang lebih mendesak bagi kesejahteraan rakyat.
Pelantikan Prabowo-Gibran, yang diharapkan dapat membawa perubahan, kini diwarnai oleh debat mengenai masa depan ibu kota negara.
