Presiden Jokowi Berhati-hati dalam Pemindahan Ibu Kota

BACA JUGA

OLAHRAGA

TECHNOLOGY

HIBURAN

JCCNetwork.id- Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa dia tidak ingin terburu-buru dalam menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) terkait rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Djarot Syaiful Hidayat, mengkritik bahwa segala sesuatu yang dipaksakan akan berakhir seperti itu.

- Advertisement -

“Kalau terlalu dipaksakan ya begitu hasilnya. Listrik belum masuk, air juga belum masuk, insfratruktur juga masih belum siap gitu ya,” ujar Djarot, Rabu (10/7/2024).

Lebih lanjut, Djarot menyatakan bahwa ini adalah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang terlalu terburu-buru dalam implementasi dan eksekusi proyek tersebut.

“Artinya apa, inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, tergesa-gesa. terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya,” ungkapnya.

- Advertisement -

Dia juga menyarankan agar proyek IKN ini tidak dipaksakan. Djarot menyayangkan bahwa sejak awal pemerintah terlalu optimis bahwa IKN akan selesai sebelum Hari Kemerdekaan Indonesia.

“Makanya di awal jangan terlalu pede gitu loh, kan sebelumnya kan menyampaikan sudah sangat siap gitu ya, ternyata belum juga,” ucap Djarot.

- Advertisement -

Djarot juga memprediksi bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan mengalami penurunan intensitas di bawah kepemimpinan presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto. Oleh karena itu, dia menyarankan untuk tidak terlalu berharap banyak pada perkembangan IKN ke depannya.

Djarot juga menyoroti potensi gangguan pada alokasi anggaran untuk IKN, mengingat Prabowo memiliki program makan gratis yang membutuhkan dana sekitar Rp71 triliun dari anggaran negara.

“Ya kalau saya sendiri memprediksi sih kalau bebannya ini diberikan kepada pemerintah sesudahnya agak berat ya, belum lagi sudah (digunakan untuk) anggaran makan siang gratis yang sudah disetujui patokannya Rp70 triliun,” ujar Djarot.

- Advertisement -

BERITA TERBARU

spot_img

EKONOMI

TERPOPULER