JCCNetwork.id – Presiden Joko Widodo mengadakan rapat darurat di Istana Kepresidenan pada Jumat (28/6/2024) untuk membahas serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang terjadi sejak Kamis (20/6/2024). Peretasan ini berdampak luas, termasuk mengganggu beberapa layanan publik vital seperti sistem imigrasi.
“Iya, tunggu dulu ya. Ini baru mau rapat,” kata Budi Arie Setiadi saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (28/6/2024).
Selain Menkominfo, rapat ini juga dihadiri oleh sejumlah menteri dan pejabat tinggi lainnya, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Hadir pula Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian dan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.
Pertemuan itu juga melibatkan perwakilan dari TelkomSigma, penyedia infrastruktur data nasional, yang diwakili oleh Direktur Network & IT Solution PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, Herlan Wijanarko. Kehadiran mereka menegaskan pentingnya kerjasama lintas sektor dalam menangani krisis ini.
BSSN mengidentifikasi bahwa serangan tersebut menggunakan varian ransomware canggih bernama Brain Cipher Ransomware, yang merupakan pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Serangan ini memulai aksinya pada 17 Juni 2024 dengan menonaktifkan fitur keamanan Windows Defender, sebuah langkah awal yang memungkinkan masuknya aktivitas berbahaya pada 20 Juni 2024.
Peretas kemudian melanjutkan aksinya dengan menginstal file berbahaya, menghapus file sistem penting, dan menonaktifkan layanan yang sedang berjalan. Langkah-langkah ini menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur digital PDNS, mempengaruhi berbagai layanan publik yang tergantung pada pusat data tersebut.
