JCCNetwork.id- Pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan Indonesia Timur sebagai bagian dari strategi pemerataan layanan gizi nasional. Fokus utama diarahkan pada pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku yang dinilai masih memiliki kebutuhan tinggi terhadap intervensi pemenuhan gizi.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengatakan pemerintah telah menetapkan peta prioritas pembangunan di tiga wilayah tersebut berdasarkan sejumlah indikator, mulai dari tingkat kerawanan gizi, prevalensi stunting, hingga kondisi geografis yang menjadi tantangan dalam distribusi layanan.
Menurutnya, percepatan pembangunan dapur MBG menjadi langkah penting agar masyarakat di daerah terpencil maupun wilayah dengan akses terbatas dapat memperoleh layanan makanan bergizi secara merata.
“Terkait Papua, NTT, maupun Maluku, semuanya sudah memiliki peta prioritas. Kita akan memperbaiki daerah-daerah yang memang penting dan mendesak untuk segera mendapatkan layanan pemenuhan gizi,” ujar Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, di Jakarta, Senin, 3 Agustus 2026.
Ia menjelaskan, pembangunan SPPG tidak hanya berorientasi pada penambahan jumlah dapur MBG, tetapi juga mencakup penguatan sistem logistik dan distribusi agar makanan bergizi dapat dikirim secara tepat waktu hingga ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.
BGN menilai tantangan geografis di kawasan timur Indonesia memerlukan pendekatan berbeda dibandingkan wilayah lain. Karena itu, pemerintah menyiapkan mekanisme distribusi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah, termasuk daerah kepulauan, pegunungan, hingga kawasan dengan akses transportasi yang terbatas.
Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal, pemerintah menggandeng berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga unsur masyarakat setempat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat rantai distribusi sekaligus menjaga keberlanjutan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di lapangan.
Sudaryono menegaskan bahwa seluruh anak Indonesia, termasuk yang berada di wilayah rawan konflik maupun daerah terpencil, memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses terhadap makanan bergizi. Oleh sebab itu, pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema penyaluran yang disesuaikan dengan kondisi keamanan dan karakteristik wilayah masing-masing.
Menurutnya, berbagai uji coba distribusi telah dilakukan sebagai bahan evaluasi untuk memastikan program tetap dapat berjalan tanpa mengabaikan faktor keselamatan petugas maupun penerima manfaat.
“Anak-anak yang berada di daerah rawan konflik maupun wilayah yang jauh tetap harus mendapatkan akses terhadap perbaikan gizi karena mereka sangat membutuhkan,” tegas Sudaryono.
Program MBG menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sejak usia dini. Selain memenuhi kebutuhan gizi harian peserta didik, program ini juga diharapkan mampu menekan angka stunting, memperbaiki kualitas kesehatan anak, serta meningkatkan kemampuan belajar melalui asupan makanan yang lebih baik.
Pemerintah memandang pembangunan dapur MBG di kawasan timur Indonesia sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan nasional. Dengan tersedianya fasilitas pelayanan gizi yang lebih luas, manfaat program diharapkan dapat dirasakan masyarakat tanpa terkendala jarak maupun kondisi geografis.
Melalui percepatan pembangunan SPPG serta penguatan sistem distribusi hingga pelosok negeri, pemerintah optimistis target penurunan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat tercapai secara lebih merata. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam menyiapkan Generasi Emas Indonesia 2045 yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
