JCCNetwork.id- Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat membantu masyarakat yang terdampak kekeringan di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang mengalami krisis pasokan air. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan oleh pemerintah daerah.
Penyaluran bantuan dilakukan melalui Tim Tanggap Darurat Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) NTB yang diterjunkan untuk memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi di tengah musim kemarau yang semakin panjang.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa penyediaan air bersih merupakan salah satu prioritas utama pemerintah, khususnya bagi masyarakat yang terdampak bencana kekeringan. Menurutnya, akses terhadap air bersih bukan hanya menjadi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Ia menyatakan bahwa tantangan perubahan iklim yang semakin nyata membuat pengelolaan sumber daya air menjadi isu strategis yang harus mendapat perhatian serius. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya memastikan masyarakat tetap memperoleh akses air bersih meski menghadapi kondisi cuaca ekstrem.
“Di tengah dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian, air menjadi fondasi yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan,” kata Dody di Jakarta, Rabu.
Bantuan air bersih difokuskan ke sejumlah kawasan yang mengalami kesulitan memperoleh pasokan air akibat musim kemarau, yakni Dusun Gerebegan, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, serta Dusun Madak Belek 2, Desa Cendi Manik, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
Distribusi dilakukan menggunakan mobil tangki dengan total pasokan air bersih mencapai 12.000 liter. Air tersebut kemudian ditampung pada tandon berkapasitas 5.300 liter agar dapat dimanfaatkan secara bertahap oleh masyarakat.
Melalui bantuan tersebut, kebutuhan air bersih sekitar 220 kepala keluarga yang terdampak kekeringan dapat terpenuhi. Warga sebelumnya mengalami kesulitan memperoleh air untuk kebutuhan sehari-hari karena menurunnya debit sumber air selama musim kemarau.
Kepala BPBPK NTB, Dades Prinandes, mengatakan bahwa kecepatan dalam merespons kondisi darurat menjadi salah satu faktor penting untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat bencana kekeringan.
Menurutnya, penyaluran air bersih merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjamin masyarakat tetap memperoleh pelayanan dasar, terutama akses terhadap air bersih yang menjadi kebutuhan paling mendesak.
Ia menegaskan bahwa penanganan bencana tidak berhenti pada saat kondisi darurat berlangsung, tetapi juga mencakup upaya memastikan masyarakat tetap dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa terganggu oleh keterbatasan kebutuhan pokok.
“Penanganan bencana tidak hanya berfokus pada respons saat kondisi darurat terjadi, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi,” ujar Dades.
Pihaknya juga memastikan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan berbagai instansi terkait akan terus diperkuat agar distribusi bantuan dapat berjalan cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan agar penanganan dapat dilakukan secara cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” katanya.
Selain itu, BPBPK NTB bersama pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan terhadap wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih selama musim kemarau berlangsung. Apabila ditemukan daerah yang membutuhkan tambahan bantuan, distribusi air bersih akan segera disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
“Kami bersama pemerintah daerah akan terus memantau wilayah-wilayah yang mengalami kesulitan akses air bersih. Apabila diperlukan, distribusi bantuan akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan agar masyarakat tetap memperoleh layanan yang optimal,” katanya.
Dades menilai sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam menghadapi ancaman kekeringan yang diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan. Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap masyarakat tetap memperoleh akses air bersih secara memadai hingga kondisi kembali normal.
