JCCNetwork.id- Prof. Yusril Ihza Mahendra secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB). Keputusan ini diumumkan dalam sebuah acara Musyawarah Dewan Partai (MDP) di kantor pusat partai tersebut, Jakarta, pada Sabtu (18/5/2024) malam.
Kehendak Yusril untuk mundur dari jabatannya diterima oleh Musyawarah Dewan Partai, yang kemudian melanjutkan dengan proses pemilihan Penjabat Ketua Umum. Dalam pemungutan suara yang dilakukan oleh para pemimpin pusat dan daerah yang hadir, Fahri Bachmid berhasil memenangkan posisi tersebut.
Fahri Bachmid, yang sebelumnya menjabat sebagai ketua Mahkamah Partai, meraup suara terbanyak dengan total 29 suara dari 49 suara yang tersedia. Sementara kandidat lain, Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang, Afriansyah Noor, hanya mendapatkan 20 suara.
Musyawarah Dewan Partai juga menetapkan bahwa Muktamar Ke-VI Partai Bulan Bintang akan diadakan paling lambat pada akhir Januari 2025. Salah satu agenda utamanya adalah pemilihan dan penetapan ketua umum definitif partai.
“Perubahan terbatas AD/ART Partai Bulan Bintang dan terpilihnya penjabat ketua umum ini akan dituangkan dalam akta notaris untuk selanjutnya sesegera mungkin dimohonkan pengesahannya kepada Menteri Hukum dan HAM sesuai ketentuan Undang-Undang Partai Politik,” demikian siaran resmi Partai Bulan Bintang selepas Musyawarah Dewan Partai di Jakarta, dikutip.
Sementara itu, Prof. Yusril Ihza Mahendra, dalam kesempatan yang sama, menyatakan bahwa alasannya untuk mundur sebagai Ketua Umum adalah untuk dapat beristirahat dari urusan pengelolaan partai politik. Yusril mengklaim bahwa dia telah memimpin Partai Bulan Bintang sejak berdirinya pada awal Reformasi tahun 1998.
Meskipun mengundurkan diri dari jabatannya, Yusril menegaskan bahwa dia tetap akan aktif dalam dunia politik sebagai seorang akademisi dan politikus senior. Dia juga menambahkan bahwa ke depannya, aktivitas politiknya akan dilakukan di luar partai, memungkinkannya untuk lebih leluasa dalam memberikan kontribusi untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, termasuk dalam membangun hukum dan demokrasi di Indonesia.
