JCCNetwork.id – Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Aliansi Pro Nelayan Lobster (APNL) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jumat (19/1/2024).
Dalam orasinya, mereka menolak program BLU KKP yang dinilai tak memihak kepada kepentingan masyarakat dan negara. Namun, justru memihak kepada kepentingan kelompok tertentu alias oligarki.
Akibatnya, para nelayan lobster pun tak luput terkena dampak serius atas program BLU Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut.
“Kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini KKP dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Tapi, justru berpihak kepada kepentingan kelompok tertentu (oligarki),” kata Koordinator Aksi, Ali Loilatu dalam orasinya di kantor KKP RI, Jumat (19/1).
“Rakyat merasa tertindas dan di diskriminasi (imbas program BLU KKP) tersebut, salah satunya adalah para nelayan lobster di Indonesia,” tambahnya.
Menurutnya Ali, para nelayan tidak bebas untuk menjual Bening Benur Lobster (BBL) imbas dari program tersebut. Sehingga, harga BBL itu ditentukan berdasarkan kemauan atau pesanan harga dari para oligarki.
Di sisi lain, KKP juga menaikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam bidang perikanan (Lobster), sehingga hal ini membuat nelayan Lobster menjadi tidak sejahtera.
Selain itu, Ali menilai bahwa KKP telah mengacak dan tidak melaksanakan berbagai macam kebijakan atau regulasi yang sudah ada atau terdahulu. Sehingga hal inilah yang menyebabkan kepentingan kesejahteraan rakyat terutama nelayan lobster tidak diakomodir.
Baca Artikel Selengkapnya di Bawah
