JCCNetwork.id- Pemerintah diingatkan untuk mengatasi masalah polusi udara secara menyeluruh, bukan sekadar upaya pencitraan terkait dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang akan datang. Pernyataan ini datang dari Abdul Ghofar, Pengkampanye Polusi dan Perkotaan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).
“Kalau setelah KTT ASEAN situasi polusi sama saja, berarti terbukti pendapat masyarakat yang mengatakan bahwa upaya pemerintah yang dilakukan sekarang hanya gimmick dan hanya pencitraan,” katanya dikutip hari ini.
Menurut pemantauan Walhi, penurunan kualitas udara di Jakarta sudah terjadi sejak tahun 1990-an. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya, hingga saat ini belum ada perubahan yang signifikan.
Walhi mencatat beberapa solusi jangka pendek untuk mengatasi polusi udara, termasuk kebijakan work from home (WFH) bagi pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Meskipun aturan ini telah diterapkan selama satu minggu, kualitas udara masih belum membaik, dengan tingkat pencemaran udara yang tinggi, mencapai angka 160 hingga 150 berdasarkan indeks IQAir.
Selain itu, upaya operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC) yang dimulai pada 24 Agustus 2023 juga belum menunjukkan efektivitas yang signifikan.
“Tapi ini belum maksimal karena TMC baru dilakukan satu kali, kan. Karena riset-riset mengungkapkan bahwa hujan dalam jangka waktu tertentu akan bisa melepaskan beberapa persen polusi,” ucapnya.
Ghofar juga menyoroti perlunya uji emisi yang lebih ketat dan penegakan hukum yang lebih tegas terutama terhadap pelaku usaha yang menjadi sumber utama polusi udara. Saat ini, penegakan hukum lebih banyak ditujukan kepada masyarakat umum.
“Harapannya untuk ke industri yang lebih giat lagi. Ini kan yang belum terdengar. Baru ke masyarakat,” tandasnya.
