JCCNetwork.id- Persiapan dan antisipasi terkait Kongres Majelis Mujahidin (MM) VI yang rencannya berlangsung di Asrama Haji Donohudan Boyolali, Solo, mulai tanggal 19 hingga 20 Agustus, mendadak terhenti. Dalam suasana yang mengundang tanya, Koordinator Indonesia Bersatu Muslim Arbi, yang telah mendapatkan undangan dari panitia, mengungkapkan ketidakpastian menimpa acara tersebut.
“Kongres Majelis Mujahidin di hambat? Ada apa?,” kata Muslim Arbi, dalam keterangannya, Jumat (18/8/2023).
Dalam pemberitahuan resmi yang tertandatangan Ketua Drh Joko dan Sekretaris H Azwar Lc, panitia awalnya telah mengkonfirmasi bahwa kongres akan berlangsung di Asrama Haji Donohudan. Namun, pada tanggal 18 Agustus, datang informasi mengejutkan. Bahwa lokasi acara telah berubah menjadi Markas Pusat Majelis Mujahidin di Karanglo, Kota Gede, Yogyakarta.
Pemantik pergantian lokasi ini karena pembatalan tempat oleh Kementerian Agama, yang pada gilirannya mempengaruhi keputusan pihak kepolisian untuk mencabut izin acara.
“Sebagai peserta persoalan sikap pihak kementrian agama dan pihak kepolisian terhadap Kongres Majelis Mujahidin ini menjadi tanda tanya,” ucap Muslim.
Menurut Muslim, meskipun perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia telah usai, mengapa terdapat tindakan yang masih mencerminkan paradigma lama. Yakni seolah-olah menghalangi kebebasan berpendapat?
“Semestinya Kementrian dan pihak kepolisian memfasilitasi acara Majelis Mujahidin. Karena itu kegiatan Keumatan yang harus mendapat tempat di hati birokrasi pemerintah dan aparat kepolisian,” ucapnya.
Muslim Arbi, menekankan Majelis Mujahidin dalam hakikatnya, adalah wadah perbincangan dan diskusi untuk merumuskan langkah-langkah positif bagi kemajuan bangsa Indonesia. Jadi seharusnya tindakan kepolisian sesuai dengan prinsip humanis yang dianjurkan oleh Kapolri, Jendral Listyo Sigit Prabowo.
“Jangan lah pihak kepolisian di hantui ketakutan yang berlebihan terhadap acara – acara yang di lakukan oleh MM,” tandasnya.
