JCCNetwork.id- Presiden Prabowo Subianto memimpin peluncuran sekaligus peletakan batu pertama program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026). Program tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 14.30 WIB. Kedatangan Presiden disambut sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan doa. Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelum masuk ke agenda utama peluncuran program PLTS.
Bahlil mengatakan pengembangan energi surya di Bali sejalan dengan kebutuhan daerah tersebut terhadap sumber energi yang lebih bersih. Menurut dia, sektor pariwisata Bali membutuhkan dukungan energi yang berkelanjutan untuk menunjang aktivitas ekonomi.
“Bali ini memang sudah sekian lama merencanakan untuk menarik pariwisata yang baik, maka harus memakai energi yang bersih dan kehadiran bapak presiden hari ini menunjukkan kecintaan Bapak Presiden kepada Bali dan Indonesia pada umumnya,” kata Bahlil dalam sambutannya, Selasa, 25 Agustus 2026.
Program PLTS yang diluncurkan pemerintah menargetkan pembangunan kapasitas hingga 100 gigawatt peak (GWp). Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menyebut program tersebut masuk dalam Program Kerja Prioritas Nasional Klaster Kemandirian Energi dan Air.
Pemerintah menargetkan pembangunan 100 GWp PLTS dapat dipercepat dan rampung pada 2029. Pengembangan tersebut diproyeksikan menghasilkan efisiensi biaya listrik hingga sekitar Rp73,9 triliun setiap tahun.
Untuk 2026, pemerintah menetapkan target pembangunan 30 GWp PLTS. Pada tahun yang sama, pemerintah juga menargetkan penghentian operasional pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan kapasitas mencapai 13 GW.
“Presiden telah menginstruksikan agar pembangunan 100 GWp PLTS dipercepat dan diselesaikan pada 2029, dengan efisiensi biaya listrik diperkirakan mencapai Rp73,9 triliun per tahun. Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 30 GWp PLTS sekaligus penghentian 13 GW pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD),” dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, dilansir Antara, Selasa, 25 Agustus 2026.
Kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan besarnya potensi energi surya Indonesia. Berdasarkan data pemerintah, potensi energi surya nasional diperkirakan mencapai sekitar 3.294 GWp. Namun, kapasitas PLTS yang telah terpasang hingga April 2026 baru berada di kisaran 1,5 GWp.
Pembangunan PLTS 100 GWp akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama ditargetkan mencapai 17 GWp, kemudian tahap kedua sebesar 18 GWp, dan tahap ketiga sebesar 30 GWp.
Selain pembangunan pembangkit skala besar, pemerintah juga menjalankan pengembangan energi terbarukan di sejumlah wilayah, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Sepanjang 2025, pemerintah membangun 15 pembangkit energi baru terbarukan (EBT), yang terdiri dari 12 PLTS dan tiga pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH). Total anggaran yang digunakan mencapai Rp103,3 miliar.
Pembangkit tersebut telah memberikan akses listrik kepada 1.831 kepala keluarga serta mendukung kebutuhan listrik di 131 fasilitas umum.
Program pengembangan EBT berlanjut pada 2026. Pemerintah menyiapkan pembangunan PLTS Terpadu di 39 lokasi wilayah 3T dengan sasaran 4.259 rumah tangga. Nilai investasi untuk proyek tersebut mencapai Rp450,2 miliar.
Selain itu, tiga lokasi PLTMH juga disiapkan dengan nilai anggaran sekitar Rp50,4 miliar untuk melayani 464 rumah tangga.
Pemerintah juga memperluas program listrik desa. Hingga saat ini, program tersebut telah mencakup 1.403 lokasi yang tersebar di 36 provinsi. Sebanyak 220.845 rumah tangga tidak mampu tercatat menerima manfaat Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
Pengembangan PLTS nasional tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan listrik. Pemerintah juga menempatkan program tersebut sebagai bagian dari strategi mendorong investasi dan penguatan industri energi baru terbarukan di dalam negeri.
Prasetyo mengatakan pembangunan PLTS 100 GWp berpotensi membuka kegiatan ekonomi baru melalui investasi pada pembangkit listrik, teknologi baterai, serta jaringan kelistrikan. Program tersebut juga diarahkan untuk memperkuat industri panel surya atau solar photovoltaic (solar PV) nasional.
Dari sisi ketenagakerjaan, pemerintah memperkirakan pengembangan sektor energi dan kelistrikan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 dapat menciptakan sekitar 1,7 juta lapangan pekerjaan. Dari jumlah tersebut, lebih dari 760 ribu pekerjaan berpotensi masuk kategori green jobs.
“Program PLTS 100 GWp juga diproyeksikan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru melalui investasi pembangkit, baterai, dan jaringan, penguatan industri solar PV dalam negeri, serta penciptaan green jobs. RUPTL 2025–2034 diproyeksikan menciptakan sekitar 1,7 juta lapangan pekerjaan, lebih dari 760 ribu di antaranya berpotensi menjadi green jobs,” ujar Prasetyo.
Peluncuran program di Jembrana menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mempercepat transisi menuju sistem energi yang lebih berbasis sumber energi terbarukan. Pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas energi surya berjalan bersamaan dengan pengurangan ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar fosil.
Dengan target 100 GWp pada 2029, pemerintah kini menghadapi kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur pembangkit, jaringan transmisi, penyimpanan energi, serta penguatan industri pendukung agar sasaran pengembangan energi surya dapat direalisasikan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
