JCCNetwork.id – Belum lama ini telah terpilih Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Sulawesi Tenggara, Mayjend (Purn) Andi Sumangerukka.
Jaringan Aksi Mahasiswa (JAM)-Indonesia menilai bahwa terpilihnya Andi Sumangerukka diduga ada indikasi abuse of power pada tata cara pemilihan tersebut.
JAM-Indonesia mengungkapkan, Ketua Umum DPW PPP Sultra pada awalnya dinahkodai oleh Marsekal Muda (Marsda) TNI (Purn) La Ode Barhim, namun secara sepihak diberhentikan oleh DPP PPP.
Dalam selang waktu beberapa minggu diadakan secara langsung Musyawarah Wilayah Luar Biasa DPW PPP dan terpilihlah Mayjend (Purn) Andi Sumangerukka secara Aklamasi.
Mengenai hal tersebut, JAM-Indonesia menilai secara jelas bahwa ada behind the scene terhadap agenda pencalonan Gubernur Andi Sumangerukka yang memerlukan bendera untuk mendompleng dirinya agar dapat diusung pada pemilihan Gubernur Sultra 2024 mendatang.
“Kami mengamati secara seksama dan melihat adanya indikasi bahwa Bapak Mayjend (Purn) Andi Sumangerukka telah melakukan abuse of power terhadap partai tersebut,” ujar Muhammad Jufri selaku Koordinator Aksi JAM – Indonesia dalam keterangan persnya, Minggu (11/6/23).
Selain itu, JAM–Indonesia mengamati bahwa mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Sulawesi Tenggara ini juga diduga terlibat dalam kasus yang sampai saat ini belum dikembangkan pada penyalahgunaan wewenang pada kasus jual beli dokumen perusahaan, yang mana namanya diduga masuk dalam pusaran kasus tersebut.
Jufri menambahkan, sebagai calon Gubernur yang akan menjadi uswah atau contoh kepada masyarakat wilayah Sulawesi Tenggara, pihaknya melihat bahwa Mayjend (Purn) Andi Sumangerukka masih perlu dipertanyakan terkait integritasnya jika benar hal tersebut di atas terjadi.
“Maka akan menjadi preseden buruk untuk Sultra kedepannya, apalagi saat ini Sultra menjadi pusaran industri tambang terbesar saat ini yang diakui secara nasional maupun internasional,” jelasnya.
Pihaknya akan menggelar aksi di dua tempat, yakni Kejaksaan Agung dan DDP PPP. Adapun tuntutan JAM – Indonesia sebagai berikut:
1. Mendesak Kejaksaan Agung untuk memeriksa Mayjend (Purn) Andi Sumangerukka terkait dugaan keterlibatanya dalam kasus abuse of power pada pemalsuan dokumen Perusaan PT. Tonie Mitra Sejahtera (TMS).
2. Meminta Ketua Umum DPP PPP untuk mencopot Mayjend (Purn) Andi Sumangerukka sebagai Ketua Umum DPW PPP Prov. Sultra karena diduga terlibat dalam kasus tersebut di atas demi menjaga integritas DPW PPP Sultra.
3. Mendesak DPP PPP untuk mempertimbangkan kembali Mayjend (Purn) Andi Sumangerukka sebagai Bakal Calon Gubernur Sultra agar tidak berdampak pada dekadensi tingkat kepercayaan publik terhadap PPP di Sultra.
