JCCNetwork.id- Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI telah memulai kajian terhadap wacana revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam sebuah forum diskusi (FGD) di Jakarta pada hari Selasa (23/5/2023).
Gubernur Lemhannas RI, Andi Widjajanto, menjelaskan bahwa terdapat dua variabel atau topik yang menjadi perhatian utama dalam diskusi tersebut, yaitu kemungkinan perubahan karakter perang dan hubungan sipil-militer dalam konteks konsolidasi demokrasi.
Widjajanto mengatakan bahwa tahapan selanjutnya adalah menguji regulasi jika doktrin pertahanan dan militer dianggap perlu berubah karena adanya perubahan dalam karakter perang.
“Kami kaji pertama, apakah terjadi perubahan karakter perang, kalau karakter perang itu biasanya dikaji apakah ada tipe ancaman baru, apakah ada teknologi baru, kalau dua jawaban ini iya ada perubahan karakter perang, maka yang pertama disesuaikan doktrin pertahanan dan militer,” kata Widjajanto melansir Antara, Selasa (23/5/2023).
Variabel kedua yang menjadi fokus pembahasan dalam FGD ini adalah hubungan sipil-militer yang saat ini telah diatur dalam UU TNI. Lemhannas, bersama dengan para pakar, perwakilan dari Kementerian Pertahanan RI, dan Markas Besar TNI, perlu menguji regulasi yang berlaku terkait hal ini.
Menurutnya, jika terjadi perubahan dalam hubungan sipil-militer yang nantinya akan diketahui dalam FGD ini, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penempatan prajurit TNI di organisasi atau institusi sipil yang saat ini diatur dalam Pasal 47 UU TNI.
“Regulasi yang harus diuji misalnya bagaimana hubungan antara presiden, DPR, menteri pertahanan, panglima TNI, dan kepala staf. Apakah ini bisa diperkuat untuk konsolidasi demokrasi kita,” ucapnya.
