Bahkan, investigasi oleh Tempo di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, bekerja sama dengan the Gecko Project yang didukung oleh Greenpeace, Rainforest Investigations Network of Pulitzer Center, dan Internews’ Earth Journalism Network, mengungkap banyak pelanggaran aturan pemerintah yang dilakukan oleh perusahaan swasta dalam pembangunan food estate.
Ketidaksinkronan antara jenis tanaman dan kondisi lokal juga menjadi kendala dalam Food Estate. Di beberapa kasus, tanaman yang dipilih tidak sesuai dengan keadaan setempat. Keputusan tanpa pertimbangan menyebabkan hasil panen yang rendah dan kurangnya minat petani untuk terlibat dalam program ini. Kekurangan studi pasar serta konsultasi dengan para petani dan pemangku kepentingan yang relevan seringkali memunculkan kesalahan dalam pemilihan jenis tanaman yang tepat.
Bahkan, Gatot Nurmantyo, presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), menyoroti kondisi gundulnya lahan food estate Kalimantan Tengah seluas 600 hektar. Rencana perkebunan singkong dengan luas lahan tersebut tak kunjung terealisasi.
Terakhir, keberlanjutan yang tak terpenuhi menghadang keberhasilan program Food Estate. Setelah periode pendanaan dan perhatian pemerintah berakhir, program ini kerap meredup. Kurangnya upaya untuk membangun keberlanjutan jangka panjang, seperti mengembangkan koperasi petani, memperkuat pelatihan dan penelitian pertanian, serta mengintegrasikan program dengan kebijakan pertanian yang sudah ada, mengurangi dampak jangka panjang dari program Food Estate.
Kegagalan program Food Estate di tengah Kementan mengembangkan berbagai program guna menjaga stabilitas pangan nasional karena beberapa faktor. Di antaranya perencanaan yang kurang matang, ketidaseimbangan antara infrastruktur dan bimbingan teknis, konflik lahan dan masalah sosial, ketidakcocokan jenis tanaman dengan kondisi lokal, dan kurangnya keberlanjutan.
Lalu pertanyaannya bagaimana bisa meraih kesuksesan dalam program ini? Apakah masih ada yang peduli untuk ikut Menyelami Kegagalan Program ‘Si’ Food Estate? [Redaksi]
