JCCNetwork.id- Presiden Joko Widodo disarankan segera nonaktifkan para menteri yang juga menjadi Ketua Umum Partai Politik. Hal itu guna menjaga kondusifitas dan kinerja, serta efektifitas roda pemerintahan dan pembangunan menjelang Pemilu 2024. Demikian saran
Ketua Presidium JARI’98, Willy Prakarsa.
“Saat ini situasi politik semakin hangat dan panas. Menteri yang saat ini menjadi Ketua Umum Parpol sudah pasti sibuk akan persoalan politik, menghadapi pemilu, pilpres dan pileg. Agar tidak mengganggu roda pembangunan dan pemerintahan, sebaiknya mereka dinonaktifkan saja,” saran Willy.
Menurut Willy, jika para menteri yang juga sebagai Ketua Umum Parpol itu peka dan memiliki nurani politik, dengan sendirinya mereka pasti mengundurkan diri, tidak perlu menunggu dinonaktifkan.
“Kalau sekarang kan kelakuannya begitu, di satu sisi ingin tetap dapat duit dari pemerintah. Tapi di sisi lain terus menerus gerilya menjelek-jelekkan kinerja pemerintahan Prisiden Ir. Jokowi agar mendapat dukungan alias suara di Pemilu 2024 mendatang,” beber Willy.
Willy juga mengapresiasi kinerja pemerintahan Jokowi beserta jajaran selama ini, mampu dongkrak suksesi di bidang Infrastruktur dan aktif dalam penanggulangan masalah sosial.
“Tanpa kehadiran Ketua Umum Parpol yang menjabat Menteri sebagai Pembantu Presiden RI, maka sesuai hak preogratif Presiden dapat menunjuk kembali menteri yang baru agar dapat jauh lebih memaksimalkan kinerja,” tutup Willy.
