JCCNetwork.id- Dua usulan yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait penataan Depo Pertamina, Plumpang masih perlu dipertajam. Mengingat, Presiden hanya memberi arahan yakni merelokasi warga atau merelokasi Depo Pertamina.
“Keduanya pilihan yang padat modal. Tidak murah. Tidak efisien. Masih ada opsi lain untuk persoalan Depo Plumpang,” kata peneliti kebijakna public IDP-LP, Riko Noviantoro kepada JCCNetwork.id, Rabu (8/3/2023).
Opsi lainnya, sambung Riko melalui kombinasi relokasi sebagian warga dan pembangunan buffer zone di Plumpang. Hal ini lebih ideal dari sisi pelaksanaan dan biaya dengan manfaat yang sama dibandingkan pilihan sebelumnya.
Lebih detail Riko menjelaskan relokasi sebagian warga sebagai pilihan terbaik. Karena dapat mengendalikan biaya relokasi warga. Upaya relokasi warga sebagian dalam opsi ketiga ini dilakukan untuk mendapatkan lahan yang ideal bagi pembangunan buffer zone Plumpang.
Berdasarkan kajian, tegas Riko, keberadaan Depo Plumpang sudah penuhi berbagai aspek. Khususnya bagi keperluan distribusi dan penyimpangan bahan bakar. Bahkan secara sejarah juga itu sebagai lahan yang dulunya kosong. Hanya saja pertumbuhan kota Jakarta yang tidak terkendali, memicu kehadiran banyak warga di sekitar lokasi.
“Artinya Pemda DKI tidak mampu mengendalikan pertumbuhan hunian di lokasi. Ini kan persoalan pengawasan yagn lemah,” tambahnya.
Sedangkan pemindahan Depo Plumpang, lanjut Riko, juga bukan hal sederhana. Pelru kajian lokasi yang ideal, membangun instalasi baru, termasuk infrasturktur pendukung. Tidak kalah penting adalah anggaran yang besar.
Untuk pemindahan warga secara menyeluruh, lanjut Riko juga bukan hal mudah. Karena punya potensi konflik vertical yang sulit dihindari. Terlebih situasi jelang Pemilu 2024.
“Buffer Zone itu solusinya. Siapkan area buffer zone sebagaimana kebutuhan. Apalagi Pertamina sudah punya pengalaman panjang mengelola Depo. Lebih piawai,” tuturnya.
Ditanya apakaah ada opsi lain lagi? Riko memastikan opsi terakhir adalah menunda semua upaya relokasi. Lakukan kajian lebih mendalam dan detil. Cegah berbagai hal yang bisa mengganggu agenda Pemilu 2024.
