JCCNetwork.id- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta masyarakat yang masuk dalam 15 golongan penerima layanan transportasi umum gratis agar segera mengurus Kartu Layanan Gratis. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan fasilitas perjalanan tanpa biaya dapat dimanfaatkan secara optimal.
Program transportasi gratis tersebut berlaku bagi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima manfaat dan dapat digunakan pada sejumlah moda transportasi umum yang dikelola di Jakarta, yakni MRT Jakarta, LRT Jakarta, serta Transjakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan masyarakat yang telah memenuhi persyaratan tidak cukup hanya menunggu proses penerbitan kartu melalui pengajuan daring. Ia meminta calon penerima manfaat lebih aktif memanfaatkan berbagai saluran layanan yang telah disediakan Pemprov DKI.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat merespons keluhan masyarakat di media sosial mengenai proses penerbitan Kartu Layanan Gratis yang dinilai masih lambat.
“Bagi siapa pun 15 golongan yang berhak untuk mendapatkan, maka juga harus proaktif untuk bisa segera mendapatkan itu,” ujar Pramono, di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa (8/9).
Menurut Pramono, salah satu persoalan yang menyebabkan kartu tidak segera diterima masyarakat adalah mekanisme pengajuan secara online yang dilanjutkan dengan proses menunggu pengiriman kartu.
Ia mengakui bahwa Pemprov DKI telah menerima laporan mengenai keterlambatan tersebut. Karena itu, masyarakat yang membutuhkan kartu disarankan tidak hanya mengandalkan proses pengajuan secara daring.
“Memang kalau kemudian menyampaikan aplikasi dan menunggu, salah satu faktor keterlambatan itu memang ada, dan saya juga mendapatkan laporan,” katanya.
Pemprov DKI, lanjut Pramono, telah menyiapkan alternatif layanan secara langsung bagi warga yang ingin mempercepat proses pengurusan kartu. Salah satunya melalui loket layanan yang disediakan Transjakarta.
Loket tersebut berada di sekitar kawasan Hotel Mandarin. Warga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi dapat mendatangi lokasi tersebut untuk memperoleh kartu secara langsung.
“Yang berkaitan dengan Transjakarta sebenarnya kan sudah dibuka loket di samping Hotel Mandarin. Kalau administrasinya sudah selesai, di sana itu begitu datang sebenarnya kartunya juga bisa diperoleh. Dan sekarang ini banyak kemudahan bisa dilakukan,” pungkasnya.
15 Golongan Penerima Transportasi Gratis
Program layanan transportasi umum gratis Pemprov DKI Jakarta diberikan kepada 15 kelompok masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat.
Kelompok pertama adalah penerima bantuan sosial Jakarta. Selain itu, fasilitas ini juga diberikan kepada tim penggerak PKK dan kelompok PKK Jakarta.
Kemudian, PJLP dan pegawai non-ASN Pemprov DKI Jakarta juga termasuk dalam kelompok penerima layanan transportasi gratis. Fasilitas serupa diberikan kepada penyandang disabilitas serta penduduk lanjut usia yang memiliki KTP DKI Jakarta.
Kelompok veteran Republik Indonesia juga mendapatkan akses transportasi gratis. Begitu pula karyawan swasta yang memiliki Kartu Pekerja Jakarta.
Dari sektor pendidikan, penerima manfaat mencakup pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini di Jakarta. Sementara dari sisi pelayanan sosial dan keagamaan, penjaga rumah ibadah di Jakarta masuk dalam daftar penerima.
Pemprov DKI juga memberikan fasilitas tersebut kepada penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
Kelompok masyarakat yang menjalankan kegiatan sosial di tingkat lingkungan turut memperoleh fasilitas serupa. Mereka terdiri atas juru pemantau jentik (jumantik), pengurus karang taruna, dasawisma, serta pengurus pos pelayanan terpadu (posyandu) di Jakarta.
Selain masyarakat sipil, anggota TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia juga termasuk dalam 15 kelompok yang mendapatkan layanan transportasi umum gratis.
Di bidang pendidikan, program tersebut mencakup peserta didik pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Selanjutnya, penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) juga menjadi penerima manfaat. Adapun kelompok terakhir adalah aparatur sipil negara (ASN) dan pensiunan PNS Provinsi DKI Jakarta.
Pemprov DKI berharap kemudahan akses pengurusan kartu tersebut dapat membuat program transportasi gratis semakin efektif. Masyarakat yang telah memenuhi kriteria penerima juga diharapkan segera menyelesaikan proses administrasi agar fasilitas perjalanan gratis dapat digunakan tanpa harus menunggu lebih lama.
Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI memperluas akses masyarakat terhadap transportasi publik dan mendorong penggunaan angkutan umum sebagai salah satu pilihan mobilitas utama di Ibu Kota.
