Sorotan Redaksi:
JCCNetwork.id – Menyelami Kegagalan Program ‘Si’ Food Estate. Program Food Estate, wacana yang membawa harapan gemilang untuk memperkokoh ketahanan pangan dalam negeri serta mengurangi ketergantungan pada impor, ternyata berlabuh di teluk kegagalan.
Mula-mula, janji-janji megah terucap tanpa perencanaan tuntas. Rencana itu terlihat samar, tanpa kajian menyeluruh mengenai lahan potensial yang dihampar. Kegagalan pemetaan yang akurat tentang jenis tanaman yang cocok ditanam di lahan yang dipilih membuat implementasi program terbentur masalah.
Ketidakseimbangan merangkak antara infrastruktur dan bimbingan teknis: Program Food Estate memang membutuhkan investasi dalam infrastruktur pertanian seperti irigasi, jaringan irigasi, serta jalan penunjang lainnya.
Namun, pelaksanaan pembangunan tersebut taklah lengkap tanpa bimbingan teknis yang memadai. Petani di kawasan Food Estate ternyata menghadapi kekurangan pengetahuan dan keterampilan yang penting dalam mengelola lahan secara optimal. Kurangnya pelatihan, bimbingan, dan pendampingan teknis melumpuhkan petani dan menghambat pemanfaatan lahan yang berpotensi.
Cerminan Gagal Mencolok Tanaman Jagung Food Estate Kabupaten Belu
Dalam geliat Food Estate di Nusa Tenggara Timur (NTT), Partai Keadilan Sejahtera mencatatkan keluhan. Di tiga lokasi terpisah, seperti Kabupaten Belu dengan lahan seluas 365 hektar, hanya sebagian kecilnya (43,9 hektar dengan alokasi 3,3 hektar untuk Sorgum dan 40,6 hektar untuk Jagung) yang telah ditumbuhi tanaman.
Pada kasus lain, di Kabupaten Sumba Tengah dengan luas lahan 6.100 hektar, dan Kabupaten Sumba Timur dengan lahan 900 hektar di Kecamatan Pandawai (400 hektar) dan Kecamatan Umalulu (500 hektar) yang dijadikan ladang untuk menanam sorgum.
Namun, cerminan kegagalan yang mencolok adalah tanaman jagung di Food Estate Kabupaten Belu, Provinsi NTT. Hanya dalam waktu sebulan setelah ditanam oleh Presiden Joko Widodo pada April 2022, tanaman tersebut tak berdaya. Sistem irigasi sprinkle yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) NTT tak berfungsi dengan baik dan malah dinilai sebagai pemborosan sumber daya.
Konflik lahan dan masalah sosial pun mengiringi gembar gembor Food Estate. Tanah yang diusulkan untuk dikembangkan kerap melibatkan konflik sosial.
Banyak lahan yang dimiliki oleh masyarakat adat atau petani kecil diambil alih secara tidak adil dan tidak transparan, menciptakan ketegangan sosial dan protes yang berkecamuk di daerah Food Estate. Konflik semacam ini menghalangi kemajuan program dan menciptakan ketidakstabilan di kawasan tersebut.
Bahkan, LSM Walhi melontarkan kritik keras terhadap skala besar Program Food Estate yang dijalankan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungandi Kalimantan Tengah. Pasalnya, proyek food estate atau lumbung pangan seluas 165.000 hektar mengancam lahan gambut dan berpotensi memicu kebakaran lahan.
