JCCNetwork.id- Ketua Presidium JARI’98 Willy Prakarsa menyampaikan sejumlah aspirasi yang dinilai perlu menjadi perhatian Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terkait rencana demonstrasi pada 27 Agustus 2026.
Willy mengatakan, terdapat 12 tuntutan yang akan disuarakan, mulai dari persoalan ekonomi, ketenagakerjaan, pemberantasan korupsi hingga kebijakan politik dan pemerintahan. Salah satu tuntutan utama adalah meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok, BBM, tarif dasar listrik, biaya rumah sakit, serta biaya pendidikan.
Selain itu, JARI’98 mendorong pemerintah menciptakan lebih banyak lapangan kerja di seluruh Indonesia untuk meningkatkan aktivitas dan surplus ekonomi masyarakat. Willy juga menyuarakan penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta meminta koruptor dihukum mati.
Dalam isu pemberantasan korupsi, Willy juga menolak UU Perampasan Aset. Pasalnya ia menduga upaya perampasaan aset hanyalah dalil mengingat uang hasil korupsi diduga telah dibawa ke luar negeri, sehingga pemerintah perlu melakukan pelacakan dan penyelidikan terhadap aset atau dana yang diduga ditimbun maupun diparkir di negara lain.
“Stop UU Perampasan Aset ,semua akal2an Koruptor yang uangnya sudah tidak ada di Indonesia perlu di lacak dan dilakukan penyelidikan dana-dana tersebut yang kemungkinan telah di timbun atau di parkir di negara lain,” kata Willy.
Tuntutan lainnya adalah pengangkatan seluruh guru honorer menjadi ASN dan guru tetap, penguatan program ketahanan pangan, serta perombakan dan perampingan kabinet dengan mendorong komposisi menteri yang tidak berasal dari unsur partai politik.
Di bidang politik luar negeri, Willy menyerukan agar Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia beralasan Indonesia tidak boleh terus berada dalam tekanan atau pengaruh kapitalisme dan imperialisme.
JARI’98 juga menyuarakan penolakan terhadap apa yang disebut sebagai Neo Orba serta meminta TNI kembali ke barak. Willy menilai sejak 1999 hingga 2024, hubungan dan sinergisitas TNI dengan Polri dinilai telah berjalan cukup baik.
Ia juga menyerukan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disebutnya sebagai lembaga ad hoc, serta mendorong penguatan sinergisitas Polri dan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi.
