JCCNetwork.id– Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, melontarkan kritik terhadap strategi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Reza Fahlevi, Kementerian Pariwisata, Badan Pengelola Otorita, ITDC, dan MPRD di Jakarta.
Dalam rapat tersebut, Yoyok menyoroti dokumen paparan Kementerian Pariwisata, khususnya halaman 28, yang menurutnya secara terbuka mengakui bahwa investasi di kawasan ekonomi khusus belum tersebar secara merata dan masih terkonsentrasi di destinasi yang telah berkembang.
Menurut Yoyok, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang dijalankan belum mencerminkan pemerataan pembangunan ekonomi, melainkan hanya memperkuat destinasi yang sudah maju.
“Coba lihat di halaman 28, di situ Bapak ngakuin bahwa investasi ini belum merata, ditulis di situ tahu kesalahannya. Dan terpusat di destinasi yang regeneratif. Ini kan namanya bukan pemerataan pembangunan ekonomi, tetapi memoles tempat-tempat yang sudah jalan aja,” kata Yoyok dalam RDP, Rabu (1/7/2026).
Ia juga menyoroti pengakuan pemerintah dalam dokumen yang sama mengenai tantangan utama pengembangan KEK, yakni keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dasar serta masih lemahnya konektivitas menuju kawasan ekonomi khusus.
Yoyok mempertanyakan optimisme pemerintah dalam menarik investasi besar ketika persoalan mendasar tersebut belum diselesaikan. Menurutnya, investor akan sulit masuk apabila infrastruktur pendukung dan aksesibilitas kawasan masih menjadi kendala.
“Di halaman itu ditulis jelas tantangan terbesar dari investasi di kawasan ekonomi kreatif (KEK) adalah keterbatasan anggaran pembuatan infrastruktur dasar, kemudian konektivitas ke KEK. Sudah tahu ada kekurangan-kekurangan itu, kok bisa-bisanya mimpi biar investor masuk sebanyak-banyaknya,” tandasnya.
Selain itu, legislator tersebut turut menyinggung berbagai informasi yang beredar di media sosial mengenai persoalan lahan di kawasan Mandalika. Ia mengingatkan agar upaya mendorong investasi tidak mengabaikan hak-hak masyarakat yang telah lama memiliki tanah di kawasan tersebut.
Yoyok menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan investasi berjalan secara adil tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat demi mengakomodasi kepentingan pemodal besar. Menurutnya, perlindungan terhadap hak masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap proyek pembangunan kawasan strategis nasional.
“Apalagi yang di Mandalika banyak sekali kabar-kabar di media sosial yang lahan tidak beres itu. Jangan sampai rakyat kecil yang punya tanah malah tergusur, dipaksa, hukumnya diakal-akalin atas nama investasi untuk pemodal besar,” tegasnya.
