JCCNetwork.id- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, mendorong pemerintah memperluas cakupan beasiswa bagi mahasiswa kedokteran dan tenaga kesehatan sebagai langkah strategis untuk mengatasi kekurangan dokter di Indonesia. Menurutnya, peningkatan jumlah tenaga medis tidak cukup hanya dengan membuka program pendidikan baru, tetapi juga harus dibarengi kemudahan akses pembiayaan bagi calon mahasiswa.
Nihayatul menilai keterbatasan biaya pendidikan masih menjadi hambatan utama bagi banyak lulusan berprestasi dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan studi di fakultas kedokteran. Padahal, kebutuhan dokter dan tenaga kesehatan di berbagai daerah masih sangat tinggi sehingga diperlukan kebijakan yang mampu memperluas akses pendidikan di sektor tersebut.
Dalam keterangannya pada Jumat (26/6), Nihayatul mengungkapkan bahwa jumlah penerima beasiswa dari Kementerian Kesehatan saat ini masih sekitar 8.484 mahasiswa. Angka tersebut dinilai belum sebanding dengan kebutuhan nasional dalam memenuhi ketersediaan dokter maupun tenaga kesehatan lainnya.
Ia membandingkan jumlah tersebut dengan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang telah menjangkau sekitar 200 ribu mahasiswa di berbagai perguruan tinggi. Menurutnya, besarnya kuota KIP Kuliah seharusnya dapat dimanfaatkan lebih optimal untuk mendukung pendidikan kedokteran dan kesehatan.
“Kalau dibandingkan dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang menjangkau sekitar 200 ribu mahasiswa, penerima beasiswa Kementerian Kesehatan masih sangat terbatas. Padahal kebutuhan dokter dan tenaga kesehatan kita masih sangat besar,” ujar Nihayatul, Jumat (26/6).
Nihayatul juga menyoroti masih minimnya mahasiswa kedokteran yang menerima bantuan melalui KIP Kuliah. Salah satu penyebabnya adalah tingginya biaya pendidikan di fakultas kedokteran, terutama besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang jauh lebih tinggi dibandingkan program studi lainnya.
Ia menjelaskan, di sejumlah perguruan tinggi biaya UKT mahasiswa kedokteran dapat mencapai Rp25 juta hingga Rp26 juta setiap semester. Sementara itu, bantuan maksimal KIP Kuliah untuk mahasiswa kedokteran hanya sekitar Rp12 juta per semester, sehingga masih terdapat selisih biaya yang cukup besar dan harus ditanggung mahasiswa maupun keluarganya.
“Kalau KIP tidak harus menanggung seluruh biaya, tetapi sebagian melalui skema pembiayaan bersama, saya kira jumlah mahasiswa kedokteran yang dapat dibantu akan jauh lebih banyak. Ini akan memperluas akses pendidikan sekaligus mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter nasional,” ujarnya.
Kondisi tersebut, lanjut Nihayatul, membuat banyak calon mahasiswa berprestasi mengurungkan niat untuk menempuh pendidikan kedokteran karena keterbatasan ekonomi. Bahkan, biaya pendidikan pada program studi kedokteran gigi yang mencapai ratusan juta rupiah juga menjadi beban berat bagi masyarakat.
“Selama ini hambatan terbesar masuk ke fakultas kedokteran yakni biaya pendidikan yang sangat mahal. Bahkan untuk kedokteran gigi saja, masyarakat sering mendengar biayanya mencapai ratusan juta rupiah. Kondisi ini tentu menjadi beban berat bagi banyak orangtua,” katanya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Komisi IX DPR RI mengusulkan adanya kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Keuangan dalam menyusun skema pembiayaan yang lebih inklusif bagi mahasiswa kedokteran dan tenaga kesehatan.
Salah satu opsi yang diajukan adalah penerapan skema pembiayaan bersama (cost sharing) antara pemerintah melalui KIP Kuliah dengan dukungan tambahan dari kementerian terkait. Dengan mekanisme tersebut, beban biaya pendidikan tidak sepenuhnya ditanggung oleh satu program sehingga jumlah mahasiswa yang memperoleh bantuan dapat diperluas.
Menurut Nihayatul, pola pembiayaan tersebut berpotensi meningkatkan jumlah calon dokter yang dapat menyelesaikan pendidikan tanpa terkendala biaya. Selain memperluas kesempatan belajar, kebijakan itu juga dinilai dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga medis di berbagai wilayah Indonesia.
Ia menambahkan, sebagian kuota KIP Kuliah dapat diarahkan secara khusus bagi mahasiswa kedokteran dan tenaga kesehatan melalui skema yang disesuaikan dengan tingginya biaya pendidikan di bidang tersebut. Kebijakan itu diyakini tidak hanya membantu meringankan beban orang tua, tetapi juga membuka peluang lebih besar bagi generasi muda untuk berkarier di sektor kesehatan.
“Kalau sebagian kuota KIP bisa dialokasikan bagi mahasiswa kedokteran dan tenaga kesehatan dengan skema pembiayaan yang tepat, manfaatnya akan sangat besar. Bukan hanya meringankan beban orang tua, tetapi juga membuka kesempatan lebih luas bagi anak-anak Indonesia untuk menjadi dokter dan tenaga kesehatan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nihayatul menegaskan bahwa investasi di bidang pendidikan tenaga medis merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan sistem kesehatan nasional. Semakin banyak dokter dan tenaga kesehatan yang berhasil dicetak, semakin besar pula peluang pemerintah meningkatkan pemerataan layanan kesehatan hingga ke daerah terpencil.
Karena itu, ia berharap pemerintah segera menyusun formulasi pembiayaan yang melibatkan lintas kementerian agar akses pendidikan kedokteran semakin terbuka, sekaligus mendukung percepatan pemenuhan kebutuhan dokter dan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia.
“Karena itu saya berharap Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Keuangan dapat duduk bersama mencari formulasi terbaik agar akses pendidikan kedokteran semakin terbuka dan tidak lagi terkendala persoalan biaya,” pungkasnya.
