JCCNetwork.id- Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp34,33 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026. Tambahan dana tersebut dinilai penting untuk memastikan sejumlah program prioritas nasional yang diamanatkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) dapat berjalan sesuai target.
Usulan penambahan anggaran itu difokuskan pada beberapa sektor strategis yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, serta penguatan layanan dasar di berbagai daerah.
Berdasarkan rincian kebutuhan yang disampaikan Kementerian PU, porsi terbesar anggaran tambahan akan dialokasikan untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi daerah. Program ini membutuhkan dana sekitar Rp14,65 triliun guna meningkatkan ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya air dan perluasan layanan irigasi bagi lahan pertanian.
Selain sektor irigasi, pemerintah juga mengalokasikan perhatian pada peningkatan kualitas sarana pendidikan. Revitalisasi madrasah di berbagai wilayah diusulkan memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp380 miliar. Program tersebut diharapkan mampu memperbaiki kondisi infrastruktur pendidikan keagamaan sehingga lebih layak dan mendukung proses belajar mengajar.
Kementerian PU juga mengajukan anggaran sebesar Rp3,95 triliun untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan fasilitas pendidikan yang lebih memadai.
Sementara itu, pembangunan dan peningkatan kualitas jalan daerah menjadi salah satu fokus utama lainnya. Untuk mendukung konektivitas antarwilayah serta memperlancar distribusi barang dan jasa, Kementerian PU mengusulkan anggaran sebesar Rp12 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan jalan daerah pada 2026 hingga 2027.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat infrastruktur jalan masih menjadi salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan konektivitas diyakini dapat membuka akses menuju pusat-pusat ekonomi baru, menekan biaya logistik, serta mendorong pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia.
Dalam pelaksanaan program pembangunan ke depan, Kementerian PU juga menegaskan komitmennya untuk mewujudkan visi pembangunan yang dikenal dengan konsep PU 608. Visi tersebut menjadi arah strategis kementerian dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, inklusif, dan mampu mendukung target pembangunan nasional.
Kementerian menilai keberhasilan pencapaian target tersebut tidak dapat dilakukan secara sendiri. Dukungan lintas sektor, termasuk sinergi dengan pemerintah daerah, menjadi faktor penting dalam memastikan seluruh program dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan tambahan anggaran yang diajukan, pemerintah berharap berbagai proyek strategis yang telah direncanakan dapat dipercepat pelaksanaannya sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat daya saing daerah di seluruh Indonesia.
