JCCNetwork.id- Isu yang menyebut seorang siswa di SDN 01 Banjaranyar, Kabupaten Pemalang, dikeluarkan dari sekolah setelah orang tuanya mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tidak benar. Klarifikasi ini disampaikan Badan Gizi Nasional (BGN) menyusul viralnya informasi tersebut di media sosial dalam beberapa hari terakhir.
Koordinator Regional BGN Jawa Tengah, Reza Mahendra, menegaskan bahwa kabar yang beredar tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Ia memastikan siswa yang dimaksud masih terdaftar sebagai peserta didik dan tidak pernah diberhentikan oleh pihak sekolah.
“Kejadian di SDN 01 Banjaranyar mengenai siswa yang dikeluarkan karena kritis terhadap MBG itu tidak benar. Hingga saat ini, tidak ada siswa yang dikeluarkan. Siswa tersebut masih berstatus peserta didik,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Menurut Reza, polemik yang berkembang bermula dari kesalahpahaman terkait besaran anggaran program MBG, khususnya pada periode bulan puasa. Orang tua siswa disebut mengira nilai paket makanan mencapai Rp15 ribu, padahal ketentuan yang berlaku adalah Rp8 ribu untuk porsi kecil dan Rp10 ribu untuk porsi besar.
Kesalahpahaman tersebut kemudian memicu keluhan yang disampaikan wali murid kepada pihak sekolah. Menanggapi hal itu, sekolah telah melakukan klarifikasi sekaligus memberikan penjelasan mengenai mekanisme dan pagu anggaran program MBG guna meluruskan informasi yang beredar.
“Masalah tersebut sudah diselesaikan oleh pihak sekolah dengan memberikan edukasi kepada wali siswa mengenai pagu anggaran MBG yang menjadi keluhan wali siswa,” lanjutnya.
Permasalahan ini sebenarnya telah muncul sejak akhir Januari 2026. Namun, isu tersebut kembali mencuat pada pertengahan April 2026 dengan narasi yang berkembang menjadi tudingan bahwa siswa dikeluarkan secara sepihak akibat kritik terhadap program pemerintah tersebut.
Dalam penelusuran lebih lanjut, persoalan awal disebut berkaitan dengan penggunaan Lembar Kerja Siswa (LKS) sebelum kemudian bergeser menjadi isu yang lebih luas terkait MBG. Pihak sekolah pun telah memanggil orang tua siswa untuk memberikan penjelasan secara langsung.
Namun, setelah pertemuan tersebut, siswa yang bersangkutan tidak kembali mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Kondisi ini kemudian memicu spekulasi di media sosial, termasuk munculnya tudingan adanya perundungan yang dilakukan oleh pihak sekolah.
Menanggapi situasi yang berkembang, pihak sekolah bersama aparat setempat telah melakukan serangkaian langkah penanganan, termasuk penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Upaya penyelesaian melalui jalur dinas pendidikan disebut tidak mencapai kesepakatan, sehingga kasus ini berlanjut ke ranah hukum dengan pendampingan kuasa hukum dari masing-masing pihak.
Dalam proses penyelidikan yang berjalan, aparat kepolisian lebih memfokuskan perhatian pada dugaan perundungan yang sempat mencuat, bukan pada isu kritik terhadap program MBG. Pihak sekolah juga telah menjalani pemeriksaan secara intensif di Polres Pemalang hingga beberapa kali.
Di sisi lain, evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG tetap dilakukan. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pemalang Randudongkal 2 disebut telah melakukan perbaikan layanan guna meningkatkan kualitas menu yang diberikan kepada penerima manfaat.
Program MBG di wilayah tersebut diketahui telah berjalan sejak 1 September 2025 dan saat ini melayani lebih dari 3.600 penerima manfaat. Pemerintah memastikan program ini tetap menjadi bagian dari upaya peningkatan gizi anak-anak sekolah, sekaligus menegaskan bahwa kritik masyarakat tidak akan berujung pada sanksi terhadap peserta didik.
