JCCNetwork.id- Pemerintah menargetkan lonjakan signifikan dalam program renovasi rumah tidak layak huni pada 2026. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyebut jumlah unit yang akan diperbaiki meningkat tajam menjadi 400 ribu rumah, dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang hanya mencapai sekitar 45 ribu unit.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam rapat yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (6/4). Pemerintah, kata dia, berkomitmen memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh wilayah Indonesia.
“Seperti buat renovasi rumah, tahun lalu cuma 45.000 rumah, tahun ini 400.000 rumah dan sedang dipersiapkan suatu langkah-langkah untuk ke depannya lebih besar lagi,” kata Ara.
Menurut Maruarar, peningkatan target ini mencerminkan besarnya perhatian pemerintah terhadap sektor perumahan rakyat. Ia menegaskan bahwa program tersebut tidak hanya akan diperluas dari sisi jumlah, tetapi juga disiapkan untuk berkembang lebih besar pada tahun-tahun berikutnya.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) guna memastikan distribusi bantuan tepat sasaran. Data sosial ekonomi dari BPS akan digunakan untuk mengidentifikasi penerima manfaat, khususnya masyarakat dalam kategori desil 1 hingga desil 4 atau kelompok berpenghasilan terendah.
“Kami tentu akan bekerja sama dengan BPS supaya ada aturannya, seperti misalnya kami melakukan renovasi rumah itu ada di desil 1 sampai desil 4,” ungkap Ara.
Maruarar menekankan pentingnya sistem seleksi yang ketat agar program tidak salah sasaran. Ia memastikan bantuan renovasi hanya diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan, sehingga tidak terjadi ketimpangan penerima manfaat.
“Jadi, tentu ada aturannya, bagaimana yang berhak mendapatkan supaya tepat sasaran. Jangan nanti yang kaya dapat, (tetapi) yang membutuhkan, yang kurang mampu, tidak dapat. Jadi, itu ada aturannya, BPS sudah menyiapkan datanya,” kata Ara.
Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas cakupan wilayah penerima program. Jika pada tahun sebelumnya masih terdapat sekitar 220 kabupaten/kota yang belum tersentuh program bedah rumah, maka pada 2026 seluruh daerah di Indonesia ditargetkan sudah menerima intervensi tersebut.
“Tahun ini semua kabupaten/kota di seluruh Indonesia mendapatkan program bedah rumah dari Bapak Presiden Prabowo,” ungkap Ara.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pengurangan angka rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah secara merata di berbagai daerah.
