JCCNetwork.id- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperkuat koordinasi lintas sektor dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan menjelang pemberlakuan kebijakan Wajib Halal 2026 yang dijadwalkan mulai berlaku pada Oktober tahun ini. Langkah tersebut ditempuh untuk memastikan implementasi Jaminan Produk Halal (JPH) berjalan seragam, efektif, dan tidak menimbulkan hambatan bagi aktivitas ekonomi maupun pelayanan publik.
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Ahmad Haikal Hasan menyatakan, sinergi antarlembaga menjadi faktor kunci keberhasilan penerapan kebijakan wajib halal secara nasional. Menurutnya, ketentuan tersebut merupakan amanat undang-undang yang harus dilaksanakan sesuai jadwal tanpa penundaan.
“Ketentuan wajib halal tidak ada perpanjangan waktu, apalagi penundaan,” kata Haikal.
Haikal menjelaskan, penguatan koordinasi tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Sosialisasi Ketentuan Wajib Halal Oktober 2026 yang berlangsung pada 8–20 Januari 2026. Kegiatan itu melibatkan berbagai kementerian dan lembaga strategis yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengaturan, pembinaan, serta pengawasan produk, termasuk Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Ia menegaskan, fokus utama pemerintah bukan hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga membangun mekanisme implementasi yang memudahkan pelaku usaha dan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, Indonesia diharapkan mampu menjadi rujukan sekaligus standar halal di tingkat global.
“Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kebijakan ini dapat sinergi bersama memudahkan implementasi (bagi pelaku usaha dan masyarakat), sehingga Indonesia mampu menjadi rujukan dan standar halal dunia,” ujar dia.
Lebih lanjut, Haikal menambahkan bahwa keberhasilan kebijakan wajib halal sangat ditentukan oleh keselarasan kebijakan antarlembaga, kesiapan sistem pendukung, serta koordinasi yang solid di antara seluruh pemangku kepentingan. Tanpa itu, implementasi di lapangan berpotensi berjalan tidak optimal.
Sementara itu, Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor sebagai fondasi utama dalam membangun tata kelola JPH yang efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Ia menilai kesamaan pemahaman antar pemangku kepentingan menjadi prasyarat agar kebijakan wajib halal dapat diterjemahkan secara konsisten, baik dalam perumusan kebijakan maupun pelaksanaan teknis.
“Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan serta memetakan jenis produk yang wajib bersertifikat halal, meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, dan produk terkait lainnya, termasuk penyelarasan Kode Sistem Harmonisasi (Harmonized System/HS Code) sebagai dasar klasifikasi produk,” kata Aqil Irham.
Selain itu, rapat tersebut juga membahas penyelarasan Kode Sistem Harmonisasi (Harmonized System/HS Code) sebagai dasar klasifikasi produk. Penyelarasan ini dinilai penting untuk menciptakan kejelasan regulasi, memberikan kepastian bagi pelaku usaha, serta meningkatkan efektivitas pengawasan produk di seluruh rantai pasok.
Menurut Aqil Irham, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen BPJPH dalam memperkuat ekosistem Jaminan Produk Halal nasional. Melalui penguatan koordinasi dan kejelasan regulasi, pemerintah berharap dapat menghadirkan kepastian hukum, perlindungan, serta kenyamanan bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global.
“Langkah ini merupakan bagian dari komitmen BPJPH dalam memperkuat ekosistem Jaminan Produk Halal nasional, guna menghadirkan kepastian hukum, perlindungan, dan kenyamanan bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di tingkat global,” ujarnya.
