JCCNetwork.id-Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menegaskan tidak ada praktik manipulasi atau keterlibatan orang dalam dalam proses seleksi Surat Dukungan untuk Work and Holiday Visa (SDUWHV) melalui sistem digital.
Penegasan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Direktur Teknologi Informasi Keimigrasian, Chicco Ahmad Muttaqin, menyatakan seluruh proses seleksi telah berjalan sepenuhnya melalui sistem digital.
Ia membantah kecurigaan peserta yang menuding adanya permainan internal dalam penentuan peserta lolos kuota.
“Jadi, semua diberlakukan oleh sistem (digital), tidak lagi oleh orang yang kami dapatkan sebelumnya ini ada permainan orang dalam,” kata Direktur Teknologi Informasi Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Chicco Ahmad Muttaqin dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Menurut Chicco, kecurigaan peserta—khususnya kelompok yang tergabung dalam gerakan DemoSDUWHV—muncul setelah sistem mengalami gangguan akibat lonjakan trafik.
Cloud Google yang menjadi infrastruktur layanan tercatat diserang hingga memicu beban 1,4 juta pengguna.
“Tetapi karena kekuatan server Google pada saat itu diserang, maka tidak semua peserta SDUWHV bisa melihat dashboard yang terjadi. Biasanya kan kalau di tahun 2024 itu bisa terlihat tuh, tinggal sekian, tinggal sekian, tinggal sekian,” ucapnya.
Akibatnya, sebagian peserta tidak dapat melihat sisa kuota yang biasanya tampil pada dashboard.
Gangguan juga menimbulkan dugaan bahwa email verifikasi tahap kedua dibagikan secara acak pada pendaftaran 15 dan 17 Oktober.
Chicco menegaskan email itu dikirim khusus kepada 5.000 peserta yang telah masuk kuota, namun tidak dapat melanjutkan verifikasi akibat gangguan sistem.
“Akhirnya, peserta yang sudah masuk 5.000 ini, tidak juga bisa melanjutkan untuk ke-verifikasi kedua. Akhirnya, kita berikan link khusus untuk mereka. Jadi, bukan karena kami secara acak atau bukan kami main lotre, tetapi kami melindungi hak kepastian hukum bagi 5.000 yang pertama itu tadi,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa sejumlah peserta tidak menerima email meski sistem menunjukkan status terkirim.
Imigrasi, kata Chicco, tengah menyiapkan langkah kontinjensi untuk menangani keluhan tersebut.
“Tidak memilih-milih siapa yang akan dikirimi email, tetapi berdasarkan 5.000 yang sudah masuk ke dalam data di kita. Apa istilahnya? Sudah masuk ke dalam waiting room,” jelasnya.
Plt. Direktur Jenderal Keimigrasian, Yuldi Yusman, menambahkan bahwa pengiriman email dilakukan setelah peserta memasuki tahap waiting room, sehingga tidak ada praktik memilih-milih peserta.
Yuldi menyebut tidak semua peserta yang masuk dalam kuota 5.500 akan lolos verifikasi.
Ia mencontohkan, 38 permohonan dibatalkan karena tidak memenuhi persyaratan berkas.
Yuldi menegaskan kembali bahwa semua kendala dalam proses pendaftaran SDUWHV bersumber dari gangguan teknis, bukan praktik persekongkolan internal.
“Perlu kami luruskan bahwa kendala pendaftaran SDUWHV murni disebabkan oleh gangguan teknis infrastruktur. Kaitannya tadi ada salah satu anggota Komisi XIII yang mengatakan adanya indikasi permainan orang dalam. Saya bukan ketua panitia, ketua panitianya adalah Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan (Eko Budianto) dan saya sebagai Plt. Dirjen Imigrasi selaku penanggung jawab saya berani dan bersedia menerima informasi sehingga tidak terjadinya fitnah,” tuturnya
