JCCNetwork.id- Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melakukan rasionalisasi besar-besaran terhadap badan usaha milik negara (BUMN) sebagai langkah strategis dalam memperkuat efisiensi dan daya saing ekonomi nasional. Hal itu disampaikan dalam Forbes Global CEO Conference 2025 yang digelar di Hotel St. Regis, Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Dalam dialog bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah telah memulai proses reformasi menyeluruh terhadap struktur BUMN melalui Danantara Holding. Ia menyebut jumlah BUMN yang saat ini mencapai sekitar seribu akan dipangkas menjadi lebih sedikit, dengan target berkisar 200 hingga 240 perusahaan yang dinilai lebih rasional dan efektif.
“Saya sudah memberikan arahan kepada pimpinan Danantara untuk merasionalisasi semuanya, memangkas dari 1.000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional. mungkin 200, atau 230, 240 dan kemudian menjalankannya dengan standar internasional,” ujar Prabowo.
Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar efisiensi administratif, tetapi juga upaya untuk mendorong transformasi manajemen BUMN menuju tata kelola berkelas global. Ia menilai, selama ini hasil usaha negara masih belum maksimal karena sistem pengelolaan yang belum sejalan dengan praktik bisnis internasional.
“Saya sudah mengatakan kepada manajemen Danantara agar menjalankan BUMN dengan standar bisnis internasional. Anda bisa mencari otak terbaik, talenta terbaik,” katanya.
Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan perubahan regulasi penting untuk membuka kesempatan bagi profesional asing (ekspatriat) memimpin BUMN. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat alih teknologi, pengetahuan, serta peningkatan kompetensi manajerial di lingkungan korporasi pelat merah.
“Saya telah mengubah regulasi. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kami,” ucapnya.
Selain berbicara soal reformasi BUMN, Prabowo juga menyoroti pentingnya pemahaman ekonomi dan bisnis bagi para pemimpin politik. Menurutnya, kebijakan publik yang efektif harus didasarkan pada analisis rasional, bukan sekadar pertimbangan politik.
“Kadang-kadang ada semacam keterputusan antara pelaku ekonomi dan pelaku politik, para pemimpin politik. Banyak pemimpin politik, saya rasa, tidak mau mengerjakan pekerjaan rumahnya. Banyak pemimpin politik mungkin takut dengan angka atau takut dengan bisnis,” ujar Prabowo.
Ia menegaskan, generasi muda Indonesia yang ingin terjun ke dunia politik harus memiliki pengetahuan mendalam tentang ekonomi dan bisnis, agar mampu membuat kebijakan yang berdampak nyata terhadap pembangunan nasional.
“Jadi saya kira, sekarang menjadi kewajiban bagi para pemimpin muda Indonesia yang ingin menjadi pemimpin politik untuk memahami bisnis dan ekonomi,” pungkasnya.
