JCCNetwork.id- Pemerintah memastikan tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Penegasan itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat meninjau Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).
Menurut Purbaya, proyek kereta cepat tersebut telah menjadi tanggung jawab Danantara, selaku pihak yang menerima keuntungan besar dari berbagai dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Karena itu, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menggunakan dana publik dalam membayar utang yang timbul dari proyek tersebut.
“Whoosh sudah dikelola oleh Danantara. Mereka sudah menerima lebih dari Rp80 triliun dividen dari BUMN. Seharusnya utang proyek itu dikelola dari dana tersebut saja,” kata Purbaya, kepada media, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10).
Ia menilai penggunaan APBN untuk menanggung utang proyek tersebut sebagai langkah yang tidak logis.
“Kalau pakai APBN agak lucu. Karena untung ke dia (Danantara), susahnya ke kita. Harusnya kalau ambil dividen BUMN, ambil semua, termasuk beban utangnya,” tandas bendahara negara itu.
Sebelumnya, Danantara diketahui telah mengajukan dua opsi penyelesaian utang KCJB yang kini membebani PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
Skema pertama adalah penyertaan modal dari pemerintah kepada KAI, sementara opsi kedua berupa penyerahan aset infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah untuk menyeimbangkan beban keuangan proyek.
Namun, Purbaya menilai tanggung jawab tersebut tidak dapat dialihkan kepada negara. Ia menekankan bahwa proyek KCJB merupakan proyek komersial dengan porsi kepemilikan mayoritas dari konsorsium BUMN, bukan proyek sosial yang layak dibiayai APBN.
Proyek KCJB yang bernilai USD 7,27 miliar ini awalnya digadang sebagai proyek strategis nasional yang mampu mempercepat mobilitas antara Jakarta dan Bandung. Namun, realisasi finansialnya jauh dari harapan.
Sebanyak 75 persen pendanaan proyek berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), sementara sisanya disokong oleh modal konsorsium BUMN seperti KAI, Wijaya Karya (WIKA), PTPN I, dan Jasa Marga.
Beban bunga dari pinjaman tersebut kini mencapai hampir Rp2 triliun per tahun. Akibatnya, kinerja keuangan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)—konsorsium pemegang 60 persen saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC)—terus tertekan.
PSBI bahkan mencatat kerugian Rp4,2 triliun sepanjang 2024 dan Rp1,63 triliun pada semester pertama 2025.
Meski sudah beroperasi penuh, pendapatan dari penjualan tiket Whoosh masih belum mampu menutupi biaya pinjaman. Sepanjang 2024, proyek ini hanya mencatat penjualan sekitar 6 juta tiket dengan harga rata-rata Rp250 ribu per tiket, menghasilkan pendapatan kotor sekitar Rp1,5 triliun—jauh dari cukup untuk menutupi beban bunga utang yang dua kali lipat lebih besar.
Situasi ini memperkuat sikap tegas pemerintah untuk tidak menyalurkan dana APBN guna menanggung risiko finansial proyek tersebut.
