JCCNetwork.id-Pemerintah Amerika Serikat menyatakan dukungannya terhadap rencana pendanaan rekonstruksi Iran senilai hingga US$300 miliar atau sekitar Rp5 kuadriliun pascakonflik, dengan syarat Teheran memenuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam kesepakatan damai kedua negara.c
“Dana tersebut merupakan hal yang dapat mereka akses, dengan didanai oleh koalisi Teluk, sepanjang mereka mematuhi kewajibannya,” tegas Wakil Presiden AS JD Vance dalam wawancara eksklusif kepada CBS News, Senin (15/6/2026).
Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance menegaskan dana tersebut dapat diakses Iran melalui dukungan negara-negara Teluk apabila pemerintah Iran menunjukkan kepatuhan terhadap komitmen yang telah disepakati, terutama terkait isu nuklir dan pengawasan internasional.
“Kami sepenuhnya terbuka dengan langkah negara-negara Teluk untuk berinvestasi dalam rekonstruksi di Iran. Asalkan Iran mengakhiri program nuklir mereka, menghilangkan uranium yang diperkaya milik mereka, dan terbuka sepenuhnya terhadap pengawasan serta langkah penegakan hukum,” ujar Vance.
Menurut Vance, Washington tidak menolak keterlibatan negara-negara kawasan Teluk dalam membantu pemulihan ekonomi Iran.
Namun, pencairan dana rekonstruksi hanya dapat dilakukan jika Teheran menghentikan program nuklirnya, menyerahkan uranium yang telah diperkaya, serta membuka akses penuh bagi mekanisme inspeksi dan penegakan hukum internasional.
Pemerintah AS menilai langkah tersebut penting untuk memastikan Iran tidak kembali mengembangkan kemampuan senjata nuklir yang berpotensi mengancam stabilitas kawasan dan keamanan global.
Pernyataan Vance muncul setelah media Iran melaporkan adanya klausul dalam draf nota kesepahaman perdamaian yang menyebutkan Amerika Serikat dan sekutunya akan mendukung pemulihan ekonomi Iran dengan nilai minimal US$300 miliar.
Skema pendanaan itu menjadi salah satu poin utama dalam proses negosiasi damai yang berlangsung antara Washington dan Teheran setelah konflik bersenjata yang memicu ketegangan luas di Timur Tengah.
Konflik tersebut bermula dari operasi militer yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap sejumlah target di Iran pada akhir Februari lalu.
Serangan itu memicu eskalasi besar yang berkembang menjadi perang regional dan berdampak pada stabilitas energi dunia, termasuk gangguan terhadap jalur distribusi minyak di Selat Hormuz.
Saat ini kedua negara tengah mengupayakan penyelesaian diplomatik melalui memorandum perdamaian yang dijadwalkan ditandatangani secara resmi di Swiss pada 19 Juni mendatang.
Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi landasan bagi normalisasi hubungan sekaligus pemulihan ekonomi Iran pascaperang.
