JCCNetwork.id-Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Safaruddin, meminta Polri mempercepat modernisasi perlengkapan kendaraan taktis (rantis) serta meningkatkan penggunaan teknologi pendukung dalam tugas kepolisian.
Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Polri yang membahas kebutuhan anggaran tahun 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
“Jangan sampai anggota kita jadi korban di lapangan karena ada peralatan yang tidak dilengkapi,” kata Safaruddin saat rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Safaruddin menyoroti aspek keselamatan armada kendaraan taktis Polri.
Ia mengaitkan hal itu dengan insiden kecelakaan yang melibatkan kendaraan taktis dan pengemudi ojek daring pada Agustus lalu.
Menurutnya, apabila benar kendaraan tersebut belum dilengkapi sensor pendeteksi objek di sekitar kendaraan, maka Polri perlu segera melakukan pembenahan.
Safaruddin menegaskan bahwa kelengkapan perangkat keselamatan pada kendaraan operasional penting untuk meminimalkan risiko kecelakaan dan melindungi personel yang bertugas di lapangan.
Ia juga menilai modernisasi peralatan kepolisian menjadi kebutuhan mendesak seiring potensi meningkatnya eskalasi pengamanan menjelang Pemilu 2029.
“Ah ini mungkin, ‘Oh memang itu enggak lihat karena tidak ada alatnya sensor’. Maksud saya, ini menghadapi, eskalasi akan meningkat terus sampai Pemilu 2029,” ujarnya.
Selain peningkatan fasilitas kendaraan, Safaruddin mengusulkan agar anggota Polri yang bertugas di lapangan dibekali kamera tubuh atau body camera.
Menurutnya, perangkat tersebut dapat memperkuat akuntabilitas aparat saat menjalankan tugas penegakan hukum.
“Tinggal ditambah CCTV saja dengan kamera tubuh untuk di lapangan. Jadi ketika melakukan penangkapan, anggota kita dilengkapi kamera tubuh supaya tidak ada lagi pertengkaran, ada tindak kekerasan atau tidak, tinggal kita memutar kembali yang sudah direkam itu,” jelas dia.
Ia menjelaskan rekaman dari kamera tubuh dapat menjadi alat verifikasi apabila muncul laporan atau dugaan pelanggaran prosedur maupun penggunaan kekerasan dalam proses penangkapan.
Penggunaan teknologi tersebut, kata dia, juga dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan personel kepolisian.
Sementara itu, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan bahwa Polri memperoleh pagu indikatif anggaran tahun 2027 sebesar Rp118 triliun.
Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan alokasi anggaran tahun 2026 yang mencapai Rp146 triliun.
Dedi menyebut kebutuhan ideal anggaran Polri pada 2027 diperkirakan mencapai Rp178,6 triliun.
Dengan demikian, pagu indikatif yang telah ditetapkan baru memenuhi sekitar 66 persen dari total kebutuhan anggaran yang diajukan.
“Pagu indikatif Polri untuk tahun anggaran 2027 telah ditetapkan sebesar Rp 118 triliun rupiah yang telah terpenuhi sebesar 66 persen dari urusan kebutuhan ideal anggaran Polri tahun anggaran 2027 sebesar Rp 178,6 triliun rupiah,” kata Dedi dalam rapat di DPR.
Menurut Dedi, terdapat selisih sekitar Rp60 triliun antara kebutuhan ideal dan pagu indikatif yang diterima.
Selain itu, alokasi anggaran 2027 juga lebih rendah Rp28 triliun atau sekitar 19,2 persen dibandingkan anggaran Polri pada tahun sebelumnya.
Kondisi tersebut, lanjut Dedi, menunjukkan bahwa postur anggaran yang tersedia masih berada di bawah kebutuhan operasional dan program kerja Polri untuk tahun anggaran 2027.
“Jumlah tersebut juga memiliki selisih sebesar Rp 28 triliun atau 19,2 persen apabila dibandingkan alokasi anggaran Polri tahun anggaran 2026, yaitu sebesar Rp146 triliun,” kata dia.
