JCCNetwork.id- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta DPR RI, khususnya Badan Anggaran (Banggar), untuk terus aktif mengawasi dan mengoreksi kebijakan pemerintah, terutama dalam hal penyerapan anggaran. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (23/9/2025).
Purbaya menekankan pentingnya peran pengawasan DPR untuk mencegah terjadinya kelalaian pengelolaan anggaran yang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi nasional.
“Pak Said (Ketua Banggar) hati-hati sekali dan saya terima kasih atas dukungannya, sehingga saya tidak terlalu ‘koboi’ dalam mengambil keputusan. Ini penting untuk menjaga kesinambungan fiskal kita. Ada kontrol dari Banggar agar kami tidak semena-mena menggunakan anggaran,” ujar Purbaya.
Ia juga mengingatkan agar ke depan DPR dan Banggar lebih aktif memberikan masukan dan evaluasi terhadap penyerapan anggaran pemerintah.
“Kalau kebanyakan nganggur, tolong dikasih tahu lagi, Pak. Jangan seperti kemarin-kemarin, sudah mau runtuh ekonominya baru kita sadar. Jadi Banggar tolong terus beri masukan, karena tujuan kita menciptakan masyarakat yang adil dan makmur,” katanya.
Dalam rapat yang sama, Purbaya juga menjelaskan soal tambahan stimulus ekonomi yang masuk dalam paket kebijakan 8+4+5. Salah satu item bantuan sosial (bansos) yang akan diberikan adalah dua liter minyak goreng kemasan Minyakita, yang akan disalurkan pada Oktober dan November 2025.
Purbaya mengungkapkan bahwa awalnya pemerintah berniat memberikan bansos minyak goreng sebanyak lima liter, namun setelah melalui pembahasan dengan Banggar DPR, jumlah tersebut disepakati menjadi dua liter.
“Pemerintah awalnya mengusulkan satu liter per bulan. Pak Said minta dua liter. Lalu saya bilang, kenapa dua? Sekalian lima saja. Tapi akhirnya diputuskan dua liter saja,” kata Purbaya sambil berseloroh.
Ia menegaskan bahwa keputusan akhir ada di tangan DPR, dalam hal ini Ketua Banggar, meski pemerintah sebenarnya memiliki cukup anggaran untuk memberikan lebih.
“Yang nggak berani itu Pak Said. Jadi jangan salahkan saya. Pak Said minta dua, ya sudah saya kasih dua,”ujarnya di hadapan anggota dewan.
Lebih lanjut, Purbaya memastikan bahwa pemerintah masih memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menambah bantuan sosial bila dibutuhkan. Ia menyebut banyak anggaran yang tidak terserap dan dapat dialihkan untuk subsidi kepada masyarakat.
“Daripada anggarannya mengendap di BI atau di rekening pemerintah, lebih baik kami bagikan dalam bentuk subsidi. Kalau dua bulan ke depan terasa kurang, kita siap tambah lagi,” tuturnya.
