JCCNetwork.id- Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa proses rekrutmen peserta didik untuk program Sekolah Rakyat tidak dilakukan melalui pendaftaran terbuka. Pemerintah, kata dia, menggunakan pendekatan berbasis data resmi untuk menjaring calon siswa dari keluarga kurang mampu.
Dalam keterangannya di Jakarta Pusat, Minggu (12/4/2026), pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menjelaskan bahwa seleksi dilakukan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Basis data tersebut memuat kelompok masyarakat pada kategori desil satu dan dua, yang menjadi prioritas utama program pendidikan tersebut.
“Jadi kita tidak ada membuka pendaftaran ya untuk siswa Sekolah Rakyat tapi penjangkauan, mereka keluarga-keluarga di desil satu desil dua yang ada di Dtsen, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional,” ujar Gus Ipul di Jakarta Pusat, Minggi (12/4/2026).
Ia menekankan bahwa masyarakat tidak perlu melakukan upaya khusus, apalagi mengeluarkan biaya, untuk memasukkan anak ke Sekolah Rakyat. Menurutnya, segala bentuk tawaran bantuan masuk sekolah dengan imbalan tertentu patut dicurigai sebagai penipuan.
“Untuk itu tidak perlu masyarakat itu untuk apa ya katakanlah melakukan pendekatan, apalagi sampai mau membayar, itu adalah penipuan. Jadi tidak ada itu jadi ikuti saja proses yang ada karena Sekolah Rakyat ini adalah untuk keluarga yang paling tidak mampu,” ungkapnya.
Mensos juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas selama proses seleksi berlangsung. Ia meminta seluruh pihak yang terlibat untuk memastikan tidak ada praktik kecurangan seperti suap, titipan, maupun bentuk penyimpangan lainnya.
“Saya ingin sampaikan, jangan ada suap-menyuap, jangan ada titipan, jangan ada sogok-menyogok ya, jangan ada penyimpangan dalam proses seleksi Sekolah Rakyat,” jelas dia.
Di sisi lain, pemerintah menargetkan peningkatan jumlah peserta didik Sekolah Rakyat pada tahun ini. Jika pada tahun sebelumnya jumlah siswa mencapai sekitar 16 ribu orang, maka pada 2026 diperkirakan bertambah hingga 30 ribu siswa baru. Dengan demikian, total peserta didik yang mengikuti program tersebut diproyeksikan mencapai sekitar 46 ribu orang.
“Kalau tahun lalu hampir 16.000 siswanya, diperkirakan tahun ini kita bisa mencapai sekitar 30.000 siswa. Jadi kalau 30.000 siswa ditambah sekitar hampir 16.000 maka tahun ini itu akan ada 46.000 siswa yang akan ikut proses pembelajaran di Sekolah Rakyat,” kata dia.
Selain rekrutmen siswa, Kementerian Sosial saat ini juga tengah menjalankan proses seleksi bagi tenaga pendidik dan kependidikan. Langkah ini dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran 2026/2027 agar berjalan optimal.
Pemerintah berharap program Sekolah Rakyat dapat menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat prasejahtera sekaligus menekan angka ketimpangan sosial di Indonesia.
