JCCNetwork.id- Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri serta direktur utama BUMN di bidang pertanian dan perkebunan di kediamannya, Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (20/8/2025). Dalam rapat tersebut, Prabowo menegaskan agar lahan-lahan tak berizin dapat segera diambil alih negara untuk dimanfaatkan menjadi lahan produktif pertanian dan perkebunan.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa rapat terbatas itu merupakan bagian dari tiga rangkaian pembahasan yang digelar Presiden sejak siang hingga malam hari. Menurutnya, rapat pertama yang dihadiri jajaran BUMN sektor pangan lebih banyak membahas strategi pemanfaatan lahan yang selama ini tidak dikelola secara resmi.
“Rapat pertama, yang turut dihadiri oleh para direktur utama BUMN bidang pertanian dan perkebunan membahas mengenai pengelolaan perkebunan, pertanian, dan lahan tak berizin yang dapat segera dimanfaatkan oleh negara,” kata Seskab Teddy.
Sejumlah pejabat hadir mendampingi Presiden dalam rapat tersebut, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Instruksi Presiden Prabowo itu sejalan dengan strategi pemerintah mewujudkan ketahanan pangan dan swasembada nasional. Sebelumnya, dalam pidato kenegaraan di hadapan DPR pada 15 Agustus 2025, Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah telah menjalankan program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam 10 bulan terakhir.
“Untuk pertama kali dalam puluhan tahun, Indonesia bisa kembali mengekspor beras dan jagung. Saya perhatikan di mana-mana, para petani tersenyum karena harga gabah stabil dan penghasilan mereka meningkat,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya itu.
Hasilnya, Indonesia untuk pertama kali dalam beberapa dekade berhasil mengekspor kembali beras dan jagung.
Presiden juga menegaskan bahwa produksi pangan nasional kini dalam kondisi surplus. Cadangan beras nasional disebut telah mencapai lebih dari 4 juta ton—angka tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia.
Menurut Prabowo, pencapaian ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah membuka jutaan hektare sawah baru di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera, Papua, dan sejumlah wilayah lain.
“Tidak ada negara kuat yang tidak mampu memproduksi pangannya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah yang saya pimpin bekerja keras memutus ketergantungan pada impor dengan membuka jutaan hektare sawah baru di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Barat, di Sumatera, di Papua, dan beberapa daerah lain,” kata Presiden Prabowo.
Di samping itu, pemerintah juga melakukan intensifikasi dengan mendorong produksi pangan desa, memangkas rantai birokrasi distribusi pupuk agar langsung diterima petani, serta menyalurkan alat-alat pertanian modern.
“Kami juga tingkatkan harga harga beli gabah menjadi Rp6.500 per kilogram agar petani sebagai produsen menikmati keuntungan yang berarti,” ujar Presiden
Pemerintah meyakini langkah tersebut akan menjadi fondasi kuat bagi kemandirian pangan Indonesia. Presiden menegaskan, tidak ada negara kuat yang bergantung pada impor pangan. Karena itu, agenda pemanfaatan lahan-lahan tidur maupun lahan tak berizin dipandang sebagai langkah strategis yang akan memperkuat ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang.
