JCCNetwork.id- Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani kebijakan penting yang memberikan angin segar bagi jutaan petani dan nelayan Indonesia. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, pemerintah memutuskan untuk menghapus utang macet yang selama ini menjerat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor-sektor tersebut.
“Setelah mendengar saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan seluruh Indonesia, pada hari ini Selasa 5 November 2024, saya akan menandatangani PP nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro kecil dan menengah dalam bidang pertanian perkebunan peternakan perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya,” ucap Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024).
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan bahwa program penghapusan kredit macet ini akan menguntungkan sekitar satu juta petani dan nelayan. Menurut Maman, estimasi total utang yang dibebaskan mencapai sekitar Rp10 triliun, sehingga diharapkan mampu meringankan beban para pelaku UMKM yang tergabung dalam sektor-sektor penting tersebut.
“Jadi kurang lebih nanti estimasinya mungkin kalau dilihat ada sekitar 1 jutaan orang, kurang lebih nanti ada (utangnya yang dibebaskan), plus minus sekitar Rp10 triliun,” ujar Maman di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/11/2024).
Maman juga menegaskan bahwa penghapusan utang ini tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah mengambil langkah strategis dengan memastikan penghapusan kredit macet hanya berlaku untuk piutang macet di bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Artinya, proses pembebasan utang tidak melalui bank umum lainnya dan tidak melibatkan alokasi dana baru dari APBN, melainkan bersifat internal dari bank-bank Himbara.
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya meringankan beban finansial bagi para petani dan nelayan tetapi juga mendorong kebangkitan ekonomi di sektor pertanian dan kelautan yang sangat penting bagi perekonomian nasional. Penghapusan utang ini dinilai akan memperkuat ketahanan UMKM di sektor tersebut dan memberikan peluang baru bagi mereka untuk beroperasi dengan lebih lancar tanpa dibayangi utang yang terus menggunung.
Langkah ini menjadi salah satu wujud nyata komitmen pemerintah dalam memberdayakan sektor-sektor produktif di Indonesia serta memberikan akses lebih baik kepada UMKM agar dapat berkembang secara berkelanjutan.
