JCCNetwork.id- Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai lembaga khusus yang akan memperkuat pengelolaan kawasan gambut dan mangrove sekaligus meningkatkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Badan tersebut nantinya ditempatkan langsung di bawah Presiden. Pemerintah menilai penguatan kelembagaan diperlukan agar upaya pencegahan karhutla, terutama di wilayah gambut yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi dan berkelanjutan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan keputusan pembentukan BPGMN diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/9/2026). Pertemuan itu turut melibatkan sejumlah akademisi yang memberikan masukan terkait pengelolaan gambut dan pencegahan kebakaran.
“Pak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN,” kata Raja Juli dalam tayangan Headline News Metro TV, Jumat 25 September 2026.
Menurut Raja Juli, orientasi utama lembaga baru tersebut bukan semata-mata menangani kebakaran setelah terjadi, melainkan membangun sistem pencegahan sejak dini. Pemerintah memandang langkah antisipasi dapat menekan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang ditimbulkan karhutla.
Ia menekankan pencegahan harus menjadi prioritas karena penanganan setelah kebakaran terjadi cenderung membutuhkan sumber daya yang lebih besar.
“Tujuannya adalah melakukan pencegahan ya, karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif,” ujarnya.
BPGMN juga akan didukung oleh tenaga ahli dari kalangan ilmuwan dan profesional. Pemerintah, kata Raja Juli, menyiapkan dukungan anggaran yang memadai agar lembaga tersebut dapat menjalankan fungsi pencegahan secara optimal.
Keterlibatan para ilmuwan menjadi salah satu bagian penting dalam desain kelembagaan BPGMN. Masukan berbasis riset diharapkan dapat membantu pemerintah menentukan strategi pengelolaan gambut dan mangrove serta merancang sistem pencegahan kebakaran yang lebih tepat.
Raja Juli mengatakan keputusan Presiden Prabowo tersebut sekaligus mencerminkan kesediaan pemerintah menerima masukan dari kalangan akademisi. Evaluasi dan kritik ilmiah dinilai penting untuk memperbaiki kebijakan pengelolaan lingkungan dan penanganan risiko karhutla.
“Ini adalah satu inisiatif yang baik dan ini sekaligus menunjukkan keterbukaan Bapak Presiden menerima masukan, evaluasi, bahkan kritik dari para ilmuwan,” katanya.
Selain membangun kelembagaan di tingkat nasional, pemerintah juga menyiapkan strategi pencegahan yang melibatkan masyarakat di tingkat desa. Pendekatan berbasis desa akan diarahkan terutama kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gambut.
Pelibatan masyarakat dinilai penting karena warga yang berada paling dekat dengan kawasan rawan kebakaran memiliki peran strategis dalam mendeteksi potensi kebakaran sekaligus melakukan langkah pencegahan sebelum api meluas.
Kebijakan tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden agar masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat program pemerintah, tetapi ikut menjadi bagian dari sistem pencegahan karhutla.
Dengan pendekatan tersebut, upaya pengendalian kebakaran diharapkan tidak hanya mengandalkan respons pemerintah ketika titik api sudah muncul. Penguatan kapasitas masyarakat lokal akan menjadi bagian dari sistem pencegahan yang bekerja dari tingkat paling bawah.
Di sisi lain, pemerintah juga menaruh perhatian pada penguatan sistem deteksi dini. Pemantauan titik panas menjadi salah satu instrumen penting untuk mengetahui potensi munculnya kebakaran secara lebih cepat sehingga tindakan dapat dilakukan sebelum api berkembang menjadi karhutla dalam skala luas.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan dilibatkan untuk mendukung pengembangan teknologi deteksi dan antisipasi kebakaran. Teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menjadi salah satu opsi yang akan dimanfaatkan dalam penguatan sistem tersebut.
Pemanfaatan teknologi diharapkan dapat membantu pemerintah mengolah berbagai data dan informasi terkait kondisi kawasan gambut, perubahan lingkungan, hingga indikasi munculnya titik panas. Dengan deteksi yang lebih cepat, respons di lapangan dapat dilakukan secara lebih terukur.
Pembentukan BPGMN dengan dukungan ilmuwan, profesional, masyarakat desa, serta teknologi deteksi dini menunjukkan bahwa pemerintah menyiapkan pendekatan pencegahan yang melibatkan berbagai unsur.
Kebijakan ini juga menempatkan pengelolaan gambut dan mangrove sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pencegahan karhutla. Kawasan gambut selama ini menjadi salah satu wilayah yang membutuhkan penanganan khusus karena karakteristiknya membuat kebakaran dapat berlangsung dan menyebar apabila tidak segera dikendalikan.
Melalui badan baru tersebut, pemerintah berharap upaya pengelolaan kawasan gambut dan mangrove dapat dilakukan secara lebih terarah sekaligus memperkuat kemampuan negara dalam mencegah karhutla sejak awal.
Raja Juli belum merinci lebih jauh mengenai struktur organisasi, kewenangan teknis, maupun mekanisme kerja BPGMN. Namun, pemerintah memastikan badan tersebut akan berada langsung di bawah Presiden dan mendapatkan dukungan sumber daya manusia serta anggaran untuk menjalankan mandat pencegahan.
Pembentukan BPGMN menjadi langkah baru pemerintah dalam mengubah pendekatan penanganan karhutla dari pola yang dominan reaktif menuju sistem yang lebih menekankan pencegahan, deteksi dini, keterlibatan masyarakat, serta penggunaan teknologi.
