JCCNetwork.id- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, dalam kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Hasto dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi.
“Hari ini Jumat (19/7) pemeriksaan saksi dugaan TPK di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian/DJKA Kementerian Perhubungan (Wilayah Jawa Timur),” kata Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2024).
KPK menjelaskan bahwa Hasto dipanggil dalam kapasitas sebagai konsultan. Namun, hingga saat ini, KPK belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai keterkaitan Hasto dalam kasus tersebut.
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, atas nama Hasto Kristiyanto, konsultan,” katanya.
Kasus korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub ini sebelumnya telah menjerat 13 tersangka. Mereka diduga terlibat dalam kasus suap terkait pembangunan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa-Sumatera pada tahun anggaran 2018-2022.
KPK juga mengungkapkan bahwa satu tersangka lainnya belum diidentifikasi secara publik. Dengan demikian, total tersangka dalam kasus ini berjumlah 14 orang. Para tersangka dibagi dalam dua kelompok, yaitu penerima dan pemberi suap.
Berikut adalah daftar tersangka yang telah diungkap KPK:
Pihak Pemberi:
1. Dion Renato Sugiarto (DIN), Direktur PT Istana Putra Agung (IPA)
2. Muchamad Hikmat (MUH), Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma (DF)
3. Yoseph Ibrahim (YOS), Direktur PT KA Manajemen Properti hingga Februari 2023
4. Parjono (PAR), VP PT KA Manajemen Properti
5. Asta Danika (AD), Direktur PT Bhakti Karya Utama (BKU)
6. Zulfikar Fahmi (ZF), Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera (PKS)
Pihak Penerima:
1. Harno Trimadi (HNO), Direktur Prasarana Perkeretaapian
2. Bernard Hasibuan (BEN), PPK BTP Jabagteng
3. Putu Sumarjaya (PTU), Kepala BTP Jabagteng
4. Achmad Affandi (AFF), PPK BPKA Sulsel
5. Fadliansyah (FAD), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian
6. Syntho Pirjani Hutabarat (SYN), PPK BTP Jabagbar
