JCCNetwork.id- Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Mulyanto, mengungkapkan keraguan terhadap rencana Pemerintah untuk membatasi penjualan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus mendatang, seperti yang disampaikan oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
Mulyanto menilai pernyataan tersebut sebagai sekadar pemanasan isu yang kurang serius. Ia menegaskan bahwa sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyampaikan bahwa pembatasan distribusi BBM bersubsidi direncanakan untuk tahun 2025 sesuai dokumen kebijakan fiskal.
“Ucapan Luhut sekedar pemanasan isu dan tidak serius. Luhut jangan asal bicara kebijakan yang bukan wewenangnya, karena akan membingungkan masyarakat yang sedang berupaya bangkit dari keadaan yang sulit ini,” tegas Mulyanto di Jakarta, Rabu (10/7/2024).
Menurut Mulyanto, wacana ini telah lama beredar sebagai respons terhadap penggunaan tidak tepat sasaran dari BBM bersubsidi, yang masih digunakan oleh kalangan mampu dan pemilik kendaraan mewah. Ia juga menyoroti tindakan proaktif yang dilakukan oleh Pertamina melalui aplikasi MyPertamina dalam membatasi penjualan BBM bersubsidi di lapangan, meskipun menilai hal ini sebagai tindakan korporatif tanpa dasar hukum yang jelas.
“Di mana orang kaya atau mobil mewah kedapatan masih banyak yang menggunakan BBM bersubsidi. Padahal BBM bersubsidi ini kan ditujukan untuk masyarakat miskin dan rentan. Nyatanya Pemerintah mengambil sikap pembiaran,” ujarnya.
Mulyanto menyatakan perlunya penertiban distribusi BBM bersubsidi melalui revisi Perpres yang ada untuk memastikan keadilan dalam penyaluran subsidi ini. Ia menekankan bahwa Pemerintah harus bertindak secara tegas untuk menanggulangi masalah ini demi kepentingan masyarakat miskin dan rentan.
“Sementara Pertamina proaktif dengan aplikasi MyPertamina yang melakukan pembatasan penjualan BBM bersubsidi di lapangan. Padahal ini kan aksi korporasi yang tidak ada dasar hukumnya,” sambungnya.
“Jadi Pemerintah wajib menertibkan soal distribusi BBM ini dengan merevisi Perpres terkait agar semakin berkeadilan,” tandas Mulyanto.
Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa pemerintah akan memperketat penjualan BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024 guna memastikan subsidi tersebut tepat sasaran.
Beliau juga mengungkapkan rencana penggunaan bioetanol sebagai alternatif pengganti BBM subsidi untuk mengurangi polusi udara dan dampak negatif terhadap kesehatan, serta berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp38 triliun.
“Pemberian subsidi yang tidak tepat. Itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kami berharap 17 Agustus ini, kami sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kami kurangi,” ujar Luhut dikutip dari akun instagram resminya, luhut.pandjaitan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).
