Petisi Publik Mengguncang Budi Arie Setiadi di Tengah Krisis Peretasan

BACA JUGA

OLAHRAGA

TECHNOLOGY

HIBURAN

JCCNetwork.id– Lumpuhnya instansi akibat peretasan yang melanda Pusat Data Nasional (PDN) Sementara 2, memantik gelombang desakan publik menuntut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, untuk mundur dari jabatannya.

Kejadian ini bermula ketika SAFEnet, meluncurkan petisi yang mendesak Budi Arie Setiadi untuk mengundurkan diri. Petisi ini dipublikasikan pada Rabu, 26 Juni 2024, dan dengan cepat mendapatkan dukungan luas dari masyarakat yang khawatir tentang keamanan data dan dampak peretasan terhadap layanan publik.

- Advertisement -

Pusat Data Nasional (PDN) Sementara 2, yang seharusnya menjadi benteng digital banyaknya instansi pemerintah dan layanan publik, mendadak lumpuh akibat serangan peretas. Instansi- instansi yang bergantung pada pusat data ini mengalami gangguan serius, yang tidak hanya mengganggu operasi mereka, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran besar tentang keamanan informasi publik.

Menyikapi tuntutan tersebut, Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa hak publik untuk bersuara adalah hal yang ia hargai. Namun, ia menekankan bahwa saat ini prioritas utama kementeriannya adalah menyelesaikan masalah peretasan tersebut dan memulihkan fungsi PDN.

Budi Arie menambahkan bahwa timnya bekerja tanpa lelah untuk mengidentifikasi pelaku serangan dan memperkuat sistem keamanan agar insiden serupa tidak terulang.

- Advertisement -

Sementara itu, desakan dari publik terus menguat. Banyak yang merasa bahwa kegagalan dalam menjaga keamanan data nasional menunjukkan kurangnya kepemimpinan yang efektif.

Petisi SAFEnet ini bukan hanya sekadar dorongan untuk pergantian menteri, tetapi juga mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas tentang bagaimana pemerintah mengelola infrastruktur digital kritis di era di mana serangan siber menjadi semakin canggih dan berbahaya.

- Advertisement -

BACA LAINNYA

Kapal Perang AS Lintasi Selat Malaka, Sah Secara Hukum?

JCCNetwork.id- TNI Angkatan Laut (AL) membenarkan adanya pergerakan kapal perang Amerika Serikat di kawasan Selat Malaka, Sabtu (18/4/2026). Pergerakan ini sempat memicu spekulasi terkait...

BERITA TERBARU

EKONOMI

TERPOPULER