JCCNetwork.id- Lumpuhnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya selama lima hari akibat serangan siber telah menimbulkan kekhawatiran serius tentang keamanan infrastruktur digital negara. Pakar Telematika, Roy Suryo, memberikan tanggapan kritis dan beberapa catatan penting terkait insiden ini.
Roy Suryo menyoroti kurangnya transparansi dalam laporan pemerintah mengenai pemulihan layanan. “Meskipun kita harus mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan, pemerintah menyebut ada 44 lembaga atau kementerian yang katanya sudah mulai pulih, namun seharusnya jelas disebutkan lembaga mana saja yang telah pulih. Selama ini, hanya lima yang disebut-sebut, seperti Imigrasi, Kota Kediri, dan Sertifikasi Halal. Padahal, ada 282 kementerian dan lembaga yang terdampak oleh lumpuhnya PDNS 2 ini,” tegas Roy, Rabu, 26 Juni 2024.
Ia menekankan bahwa insiden ini tidak hanya merugikan masyarakat dari segi pelayanan publik tetapi juga membawa dampak finansial yang signifikan. Penggunaan dana publik untuk membangun sistem ini harus dipertanggungjawabkan. Ketika ada kegagalan seperti ini, kita sebagai masyarakat yang membayar pajak berhak mengetahui detailnya.
“Jadi pemerintah harus transparan karena ini apa Karena ini menggunakan uang negara uang hasil pajak dari masyarakat yang untuk membangunnya,” tambahnya.
Roy juga menyoroti perlunya investigasi mendalam oleh aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyarankan bahwa perlu ada peninjauan terhadap apakah sistem yang digunakan telah sesuai dengan standar spesifikasi yang diperlukan.
Lebih lanjut, Roy menyatakan bahwa seharusnya infrastruktur IT nasional sesuai dengan standar internasional seperti ISO 27001 dan FIRE 4 (Federal Information Resource Protection Standard), yang mencakup berbagai tingkat keamanan dan ketahanan sistem.
“Kepolisian juga termasuk KPK harus masuk dan juga mendidik ya apakah benar sesuai dengan standar spesifikasi yang terjadi,” ungkapnya.
