JCCNetwork.id- Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, mengungkapkan rencana untuk melaporkan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terlibat dalam aktivitas judi daring kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Pernyataan ini disampaikan setelah mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta.
“Ya, nanti saya akan sampaikan ke MKD sesuai dengan keterangan tadi,” kata Ivan usai mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (26/6/2024).
Dalam rapat tersebut, Ivan menjelaskan bahwa ada lebih dari 1.000 orang dari kalangan DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terindikasi melakukan transaksi judi daring. Angka ini mencakup tidak hanya anggota dewan tetapi juga staf Sekretariat Kesekjenan.
Ivan mengungkapkan bahwa pihaknya telah memantau lebih dari 63.000 transaksi yang terkait dengan aktivitas judi daring di kalangan tersebut, dengan total perputaran dana mencapai hampir Rp25 miliar.
“Ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD, sama Sekretariat Kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, dan angka rupiah-nya hampir Rp25 miliar,” ungkap Ivan dalam pemaparannya di depan Komisi III.
Menanggapi pertanyaan spesifik mengenai identitas para pejabat yang terlibat, Ivan menyatakan bahwa ia perlu memeriksa kembali data tersebut secara lebih detail. Namun, ia menegaskan bahwa banyak pihak dalam lingkungan parlemen yang terlibat dalam aktivitas ilegal ini.
Sebelumnya, dalam rapat kerja, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mendesak PPATK untuk mengungkapkan nama-nama anggota DPR yang terlibat judi daring. Habiburokhman menekankan pentingnya transparansi dan tindakan tegas terhadap pelanggaran kode etik dan hukum oleh para wakil rakyat.
“Kita minta minta info-nya di DPR Ini, kan ada MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan, bisa disampaikan itu Pak (Ivan) sehingga kita ada pendekatannya,” ujar Habiburokhman.
Langkah PPATK untuk membawa temuan ini ke MKD menunjukkan upaya serius dalam memberantas judi daring di lingkungan pemerintahan, yang tidak hanya merusak integritas tetapi juga melanggar hukum. Ivan menegaskan bahwa PPATK akan terus bekerja sama dengan lembaga terkait untuk memastikan bahwa mereka yang terlibat dalam aktivitas ini akan menghadapi konsekuensi sesuai dengan aturan yang berlaku.
Situasi ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh PPATK dan lembaga penegak hukum dalam memberantas judi daring, yang telah menyusup ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk di lingkungan pemerintahan. Kolaborasi dengan MKD dan komitmen untuk mengungkap pelaku diharapkan dapat menjadi langkah penting dalam membersihkan citra parlemen dan menegakkan hukum secara konsisten.
