JCCNetwork.id- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan bahwa sidang isbat tetap perlu diadakan sebagai bagian dari ketentuan pemerintah yang dijalankan melalui Kementerian Agama (Kemenag).
Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya, menyampaikan hal ini dalam konferensi pers di Gedung PBNU, Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (9/4/2024).
“Pertama, sidang isbat sudah menjadi ketentuan pemerintah. Untuk menghapus itu butuh waktu panjang,” ujarnya.
Menurut Gus Yahya, sidang isbat telah menjadi bagian dari rutinitas yang tidak mungkin dihapuskan dengan cepat karena merupakan keputusan pemerintah. PBNU bersiap untuk melakukan protes kepada Kemenag jika sidang isbat dicabut secara tiba-tiba, karena pentingnya sidang tersebut dalam menjaga harmoni masyarakat.
“Sidang isbat ini diadakan agar harmoni masyarakat terjaga,” ujar Gus Yahya.
Gus Yahya juga menyatakan keheranannya terhadap usulan dari Muhammadiyah yang ingin menghapus sidang isbat, mengingat bahwa dulu Muhammadiyah juga yang pertama kali mengusulkan sidang tersebut.
“Setau saya dulu yang usul Muhammadiyah,” jelas Gus Yahya.
NU tetap akan mengikuti keputusan pemerintah dalam menentukan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, serta tidak akan mengumumkan waktu yang berbeda dengan pemerintah untuk menjaga konsistensi dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
“Tapi kami tetap berpegangan awal Ramadan menyandarkan diri kepada pemerintah. Karena ada aturan jangan mengumumkan waktu yang berbeda dari pemerintah, jadi kami menunggu hasil pemerintah,” tambah Gus Yahya.
